Rabu, 17 Oktober 2018 | 01:34 WIB
Korupsi
Ketua KPK: Aliran Suap ke Kapolri Sulit Dibuktikan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 09:38 WIB
Suap/ilustrasi -

Skalanews - Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, sulit membuktikan aliran dana dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hal itu menanggapi hasil investigasi IndonesiaLeaks yang mengungkap dugaan penyobekan alat bukti penyidikan kasus suap Basuki Hariman dan anak buahnya, Ng Fenny, kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Penyobekan diduga dilakukan dua mantan penyidik KPK asal Polri dengan merobek 15 halaman buku bank yang memuat catatan aliran dana dari perusahaan Hariman.

Halaman-halaman yang dirobek itu juga memuat catatan aliran duit ke sejumlah pejabat kepolisian. Kapolri Jenderal Tito Karnavian (ketika itu masih Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya) diduga paling banyak menerima aliran dana.

Agus pun menjelaskan, hal ini sama dengan pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang memiliki catatan aliran uang ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski catatan tersebut tidak hilang, namun, kata Agus dugaan aliran dana itu bisa dibuktikan.

"Kalau kami lihat ini kan mirip dengan itu ya, pembuktiannya susah, seperti peristiwa waktu itu Pak Nazaruddin," katanya saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Dalam perkara Nazar, hanya anak buah Nazar yang bernama Yulianis yang membenarkan catatan tersebut. Namun, kata Agus, bukti yang ada hanya berupa catatan, sehingga sulit dibuktikan.

"Itu kan dulu ada catatan dari Yulianis juga kan, ini siapa yang menerima ini, itu kan pembuktiannya susah," ujar Agus. "Begitu orangnya ngomong saya enggak nerima, tidak ada bukti yang lain yang mau kami pakai."

Agus juga menegaskan, dalam berita acara pemeriksaan Hariman dan Fenny tak menyebut adanya aliran dana ke Tito Karnavian.

Sehingga lembaganya tidak memiliki bukti lain untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana itu.

"Itu adanya tulisan, tulisan juga perlu diklarifikasi. Pembuktian seperti zamannya Nazaruddin dulu yang sekian orang DPR (menerima uang), ingat enggak? Ya kan dicatat Bu Yulianis, orang ini menerima ini, kemudian susah itu kalau kita enggak punya alat bukti yang lain," kata Agus. (Bisma Rizal/bus)