Selasa, 20 November 2018 | 07:17 WIB
Korupsi
KPK Tahan Tiga Tersangka Baru Suap Menara Milik Tower Bersama Group
Rabu, 7 November 2018 | 22:31 WIB
-

Skalanews - KPK menahan tiga tersangka baru kasus dugaan suap menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure atau Tower Bersama Group di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Tiga tersangka tersebut adalah mantan Wakil Bupati Malang, Ahmad Subhan (ASB), Direktur PT Sumawijaya, Achmad Suhawi (ASH) dan seorang swasta Nabiel Titawano.

Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/11), ketiga tersangka tersebut sekitar pukul 19:36WIB terlihat mengenakan baju tahanan KPK.

Ketika ditemui wartawan, ketiganya bungkam dan memilih masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ketiga tersangka itu ditahan di rutan yang berbeda.

Untuk Achmad Suhawi Direktur PT. Sumawijaya ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

Lalu, Ahmad Subhan mantan Wakil Bupati Malang periode 2010 – 2015 dan Nabiel Titawano pihak swasta ditahan di Rutan Jakarta Timur Cabang KPK.

"Para tersangka ditahan 20 hari pertama," ungkap Febri.

Seperti diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan suap terhadap Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Mustofa diduga menerima suap dari Onggo Wijaya Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) untuk pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan 11 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Belakangan ditemukan fakta ada juga dugaan suap Rp2,73 miliar untuk 11 menara lagi yang melibatkan ketiga tersangka diatas.

"Dengan total izin 22 menara telekomunikasi," ungkap Febri.

Febri juga menjelaskan, yang menjadi perkara ini muncul kepermukaan karena ada tindakan dari Pemkab Mojokerto pada awal 2015.

Melalui Satpol PP, Pemkab Mojokerto melakukan tindakan penertiban dan penyegelan. "Karena diduga sejumlah menara-menara itu didirikan tanpa izin yang cukup dan telah disewakan pada pihak pengguna," ungkapnya.

Namun setelah penyegelan dilakukan, Mustafa pun meminta komitmen fee biaya perizinan sebesar Rp200 juta/menara.

"Dan ada 22 menara telekomunikasi jadi feenya adalah Rp4,4 miliar," jelas Febri.

"Diduga pemberian dilakukan beberapa kali selama bulan Juni 2015, penerimaan yang sudah terealisasi terhadap MKP adalah Rp2,75 miliar," jelasnya.

Atas dugaan tersebut, ketiganya diduga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau  Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.(Bisma Rizal/dbs)