Kamis, 13 Desember 2018 | 06:21 WIB
Korupsi
Ketua KPK: Bupati Jepara Terlibat Suap Hakim
Rabu, 5 Desember 2018 | 00:36 WIB
Agus Rahardjo - [dok.skalanews]

Skalanews - Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, Bupati Jepara Ahmad Marzuki diduga terlibat kasus dugaan suap kepada hakim. Sebagaimana, KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Marzuki di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (4/12).

"Diduga Bupati Jepara memberikan dana kepada hakim terkait putusan atas praperadilan di PN Semarang," ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan.

Agus pun menambahkan, bahwa suap itu untuk memengaruhi putusan praperadilan atas surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi Jateng pada 2017.

Marzuki sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara tahun 2011-2012. Namun, pada November 2017, Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, membatalkan status tersebut.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas nama Marzuki dibatalkan hakim. Marzuki mengajukan diri sebagai pemohon di gugatan praperadilan di PN Semarang. Penetapan tersangka untuk Bupati Jepara itu diputuskan tidak sah lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bukti permulaan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak cukup kuat. Dua alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi dan bukti surat.

Hakim menegaskan bahwa bukti yang digunakan tidak mencukupi untuk dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka. Alat bukti belum dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon.

Hakim Lasito dalam putusannya juga memutuskan untuk membatalkan semua surat yang timbul dari penetapan tersangka itu.

Kejati Jateng sebelumnya pernah menerbitkan Sprindik bernomor PRINT 840/O.3/Fd.1/06/2016, tertanggal 16 Juni 2016.

Namun dalam perkembangannya, penyidik tak cukup menemukan alat bukti hingga menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun SP3 itu kemudian digugat praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Hasilnya, gugatan MAKI dikabulkan dan SP3 untuk Marzuki dibatalkan. Hakim kala itu memerintahkan kepada penyidik untuk mendalami alat bukti yang dimaksud.

Kejati Jateng pun kembali menetapkan tersangka untuk Marzuki dengan nomor 1092/O.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017. Setelah penetapan itu, giliran Ahmad Marzuki yang menggugat praperadilan hingga hakim membatalkan surat penetapan tersangka itu. (Bisma Rizal/bus)