Selasa, 11 Desember 2018 | 02:41 WIB
Korupsi
Mantan Dirut Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp8,4 Miliar Lebih
Rabu, 5 Desember 2018 | 20:46 WIB
Budi Tjahyono - [ist]

Skalanews - Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Persero periode 2011-2016, Budi Tjahjono didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,4 miliar lebih dan 766,955.97 dolar AS.

Menurut Jaksa KPK, terdakwa Budi menjalankan modus rekayasa atas kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS tahun 2010 sampai 2012, dan 2012 sampai 2014.

"Padahal penutupan itu tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo," ujar Jaksa KPK ketika membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/12).

Jaksa menjelaskan, dalam kurun waktu 2009-2014, BP Migas yang sekarang berganti nama SKK Migas melakukan dua kali pengadaan penutupan asuransi aset dan konstruksi dengan metode beauty contest.

Namun dalam kurun waktu tersebut, BP Migas dibawah kepemimpinan Raden Priyono selalu memenangkan PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium.

Dalam pengadaan 2009-2012, Budi menunjuk seorang pihak swasta bernama KM Iman Tauhid Khan sebagai agen PT Asuransi Jasindo. "Padahal PT Asuransi Jasindo menjadi leader konsorsium tidaklah menggunakan jasa agen," ungkap Jaksa.

Namun, pada awal 2009, Budi bersama dengan Dirut Jasindo saat itu, Eko Budiwiyono melakukan pertemuan dengan Raden Priyono, Deputi Keuangan BP Migas Wibowo Suseno Wirjawan alias Maman Wiryawan dan orang kepercayaan Raden Priyono, Kiagus Emil Fahmy Cornain.

"Dari beberapa kali pertemuan terdakwa (Budi) dengan Kiagus Emil bersepakat menunjuk KM Imam Tauhid Khan sebagai agen PT Asuransi Jasindo," tutur Jaksa.

Budi juga menginstruksikan kepada Kepala Cabang PT Asuransi Jasindo Jakarta, Budi Susilo agar menunjuk KM Imam Tauhid Khan sebagai agen asuransi.

"Lalu pada Juni 2009 terdakwa menyampaikan kepada para pejabat struktural Asuransi Jasindo bahwa biaya menjadi leader konsorsium besar dan untuk menutupinya harus menunjuk agen," jelas Jaksa.

Atas dasar itu, ketika mendapatkan bayaran PT Asuransi Jasindo mengeluarkan biaya fee sebesar 2,5 persen dari nilai premi asuransi yang dibeli BP Migas.

Transfer uang pertama kali pada 8 Maret 2010 dari rekening PT Asuransi Jasindo ke rekening KM Imam Tauhid Khan sebesar Rp771.693.300. Lalu pada 6 Juli 2010 sebesar Rp521.945.102.

"Bahwa proses dokumen pencairan uang itu tidak dikerjakan oleh KM Imam Tauhid Khan yang bersangkutan tinggal menandatanganinya saja," ungkap Jaksa.

KM Imam pun menghubungi Kiagus Emil dan memberikan uang Rp3.994.546.258, 58. "Lalu sekitar Juli 2010 terdakwa memerintahkan Kiagus menukarkan uangnya untuk ditukar dengan uang 300 ribu dolar AS yang diambil pada Agustus 2010 sebesar 200 ribu dolar AS," tutur Jaksa.

Pada September 2010, Budi juga memerintahkan Kiagus Emil menyerahkan uang ke Maman Wirajaya sebesar 100 ribu dolar AS.

"Sedangkan sisanya sebesar Rp994.546.258,58 untuk Kiagus Emil," tutur Jaksa.

Modus itu terus berlanjut hingga, Budi diangkat menjadi Plt Dirut PT Asuransi Jasindo pada 27 Januari 2011. Karena pada 4 Juli 2011, Jasindo melakukan transfer uang lagi ke KM Imam Tauhid Khan sebesar Rp800 juta. Kemudian 19 Agustus 2011, Jasindo kembali mentransfer uang Rp2.536.122.254,69.

Uang itu pun oleh KM Imam Tauhid Khan diserahkan kepada Kiagus Emil. "Pada awal September 2011 terdakwa memerintahkan Kiagus mengambil uang Rp3 miliar dan menukarkannya dengan uang dolar AS sebesar untuk terdakwa," jelas Jaksa.

Atas Perbuatan tersebut Budi pun didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (Bisma Rizal/bus)