Kamis, 13 Desember 2018 | 06:53 WIB
Korupsi
ICW Yakin Supersemar Rugikan Keuangan Negara Rp4 Triliun
Jumat, 7 Desember 2018 | 07:15 WIB
Yayasan Supersemar -

Skalanews - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meyakini bahwa yayasan Supersemar telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp4 triliun lebih.

Padahal dalam putusan Pengajuan Kembali (PK) Mahkamah Agung nomor 140PK/Pdt/2015 bahwa dana yang digelontorkan oleh negara kepada yayasan yang terkait dengan Presiden RI kedua Soeharto itu, Kejaksaan yang menjadi pihak Termohon Peninjauan Kembali-1 hanya mampu membukti bahwa uang negara yang masuk ke rekening Supersemar adalah Rp309,7 miliar lebih.

Namun bagi Emerson hal itu bukanlah sesuatu yang bermasalah. "Kami dari ICW menganggap bahwa, salah satu indikator sukses penanganan kasus korupsi adalah adili kasus-kasus korupsi yang melibatkan masa lalu, termasuk kasus Soeharto," ujarnya saat diskusi dengan tema 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto', di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (6/12).

Dirinya pun menyebutkan, jika dari satu yayasan saja kerugian material yang dialami negara adalah sekitar Rp4 triliun apalagi jika digabungkan dengan enam yayasan lainnya.

"Kan dalam kasus Supersemar saja kerugian material saja sekitar Rp4 triliun, belum enam yayasan lain," jelasnya.

Karenanya, ia menuntut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Jaksa Agung M Prasetyo agar melakukan gugatan lagi kepada enam yayasan yang terkait dengan Soeharto.

Keenam yayasan itu adalah, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, serta Yayasan Trikora.

"Pertama Jokowi sebaiknya memerintahkan jaksa agung untuk segera eksekusi terhadap aset-aset milik Soeharto dalam hal ini, Yayasan Supersemar. Kedua memerintahkan jaksa agung membawa enam yayasan lainnya milik Soeharto," kata Emerson.

Hal itu, katanya, demi menjalankan melaksanakan amanat reformasi 1998 yang ditandai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN masih berlaku. Salah satu amanat yang belum dijalankan secara tuntas hingga hari ini adalah yang tertuang dalam Pasal 3 dan 4.

Meski pun dalam perjalanannya TAP MPR  yang disahkan pada 13 November 1998 diwarnai dengan Peristiwa Tragedi Semanggi I. Dimana, rakyat yang terdiri dari Mahasiswa dan Pamswakarsa bentrok satu sama lain.

Emerson pun mengakui, memang TAP MPR tersebut dikeluarkan dalam suasana ketegangan. "Yah gak masalah yang penting kan itu masih berlaku," tuturnya.

Sementara itu, dalam putusan yang diketuk palu pada 8 Juli 2015 oleh Hakim Mahkamah Agung yang diketuai Suwardi. Tertulis, bahwa dana dari Bank BUMN ke yayasan Supersemar sejak April s/d Juni 1998 hanya sebesar Rp309.759.465.212.

Sedangkan jumlah dana beasiswa yang disalurkan oleh yayasan Supersemar adalah Rp504.920.071.960.

Bahkan meski dana yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih BUMN yang kemudian diatur Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 333/KMK.011/1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5 persen Laba Bersih Bank BUMN itu dihentikan pada 1999, namun tetap menyalurkan dana hingga 2012.

Dalam putusan tersebut tercatat yayasan Supersemar menyalurkan Beasiswa kepada 1.976.652 dengan jumlah dana Rp664.735.073.272.

Namun, karena telah menyalurkan dana pinjaman dan investasi ke sejumlah perusahaan dan yayasan yang lain. Dan dananya diyakini dari pihak swasta, namun Majelis Hakim Agung tetap menyakini bahwa yayasan tersebut harus mengembalikan dana dari swasta, oleh swasta dan untuk swasta ke negara.

Sebab diyakini, karena dengan adanya aturan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pihak swasta jadi banyak yang menyumbang. (Bisma Rizal/bus)