Selasa, 11 Desember 2018 | 03:04 WIB
Korupsi
KPK Tetapkan Dirut Perum PJT II Tersangka Korupsi Jasa Konstruksi
Jumat, 7 Desember 2018 | 19:46 WIB
Febri Diansyah - [dok.skalanews]

Skalanews -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (DS), sebagai tersangka kasus dugan korupsi dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Selain Djoko Saputro, penyidik juga menetapkan satu orang dari pihak swasta yakni Andririni Yaktiningsasi (AY).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu DS dan AY," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/12).

Kasus bermula pada tahun 2016 setelah Djoko Saputro diangkat menjadi Direktur Utama PJT II. Saat itu, Djoko Saputro memerintahkan agar anggaran direvisi.

“Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar," ‎papar Febri.

Total Rp9,55 miliar itu terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp3.820.000.000. Serta perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5.730.000.000.

“Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit lain, dan tidak sesuai aturan yang berlaku," paparnya.

Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko kemudian memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana kegiatan kedua proyek PJT II.

“Bahwa dalam pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT. PT BMEC (PT. Bandung Management Economic Center) dan PT. 2001 Pangripta," ungkapnya.

Sementara itu realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp5.564.413.800.

Penyidik menduga Andririni dan Djoko mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang.

”Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya adalah Rp3,6miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut, atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima," terangnya.

Atas perbuatan tersebut, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [Frida Astuti/Bus]