Kamis, 25 April 2019 | 11:09 WIB
Korupsi
Aher Penuhi Panggilan KPK
Rabu, 9 Januari 2019 | 11:47 WIB
Ahmad Heryawan (Aher) - [skalanews]

Skalanews - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Aher yang tiba sekitar pukul 09:49 WIB di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1), menjelaskan adanya kesalahfahaman antara ia dengan KPK.

"Awalnya mereka mengirimkan surat kepada saya di amplopnya untuk saya tetapi isinya tidak. Kemudian surat kedua alamatnya salah yakni rumah dinas saya waktu menjabat sebagai Gubernur," tuturnya.

Akhirnya, Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu memilih untuk menelepon penyidik KPK yang akan memeriksanya.

"Saya tanya bisa gak datang tanpa surat panggilan. Kemudian beliau jawab bisa," jelasnya.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ada beberapa keterangan yang dibutuhkan penyidik dari Aher. "Terutama terkait dengan perizinan dan rekomendasi Meikarta," tuturnya saat ditemui wartawan, Selasa (8/1) malam.

Secara spesifik, Febri tidak menjelaskan, apakah karena ada penerimaan uang dari pegawai Lippo Group ke Pejabat Pemprov Jabar sebelum Aher mengeluarkan surat rekomendasi Meikarta seluas 84,6 hektar.

Namun, Febri membenarkan adanya dugaan penerima uang pejabat Pemprov Jabar.

Sebagaimana yang terurai dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/12/2018).

Disebutkan setelah pejabat Pemprov Jabar menerima sejumlah uang dari pihak Lippo Group, Aher pun langsung mengeluarkan rekomendasi pembangunan Meikarta.

Diawali pada pelaksanaan rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat yang digelar 10 November 2017.

Rapat itu, membahasa pemberian rekomendasi Gubernur untuk rencana pembangunan Meikarta. Pada rapat itu, dihadiri oleh unsur Pemprov Jawa Barat, yakni Ketua BKPRD Deddy Mizwar yang merupakan Wakil Gubernur Jabar saat itu.

Kemudian Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Eddy Iskandar, Dinas PMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga Penataan Ruang, Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Barat.

"Bahwa selanjutnya dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, pada bulan November 2017, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama dan Taryudi memberikan uang dalam amplop sejumlah 90 ribu dolar Singapura kepada Yani Firman yang merupakan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat di wisma Jalan Jawa Bandung," tutur Jaksa KPK.

Kemudian, pada 23 November 2017, Aher pun mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam surat tersebut, Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di daerah untuk pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.(Bisma Rizal/dbs)