Minggu, 16 Juni 2019 | 09:44 WIB
Korupsi
Alasan KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi
Rabu, 9 Januari 2019 | 15:31 WIB
Gamawan Fauzi - [dok.skalanews]

Skalanews - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, nilai keseluruhan pembangunan kampus IPDN pada tahun anggaran 2011 melebih angka ratusan miliar rupiah.

Karena itulah, penyidik KPK memerlukan keterangan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Penyidik KPK perlu melakukan klarifikasi kepada saksi untuk memastikan bagaimana proses pengadaan pada itu, terutama yang terkait dengan kewenangan saksi sebagai Menteri karena untuk pengadaan di atas 100 miliar itu perlu persetujuan dari Menteri," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa (8/1) kemarin.

Selain di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kampus IPDN juga dibangun di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Lalu di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Febri menyebutkan, untuk dua kampus di Pulau Sulawesi perhitungan kerugian negara sementara sekitar Rp21 miliar rupiah.

Jika keempat anggaran kampus tersebut digabungkan, kata Febri, ditemukan angka kerugian negara berdasarkan perhitungan sementara adalah Rp77,48 Miliar.

"Karenanya kami perlu klarifikasi yang bersangkutan dengan posisinya sebagai Menteri pada saat itu."

"Bagaimana proses pengadaannya sejauh mana Menteri mengetahui proses itu dari awal hingga proses penunjukan," jelasnya.

Gamawan sendiri diperiksa sebagai saksi untuk Dudy Jocom yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri pada 2011.

Dudy menjadi tersangka kasus dugaan korupsi IPDN Riau dan tiga perkara lainnya.

Ketiga perkara tersebut mencakup dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat; gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; dan gedung IPDN di Sulawesi Utara.

Pada 2010, tersangka Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor, kemudian memberitahukan akan ada proyek IPDN. Sebelum lelang, sudah dilakukan pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya Tbk untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya Tbk untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara.

Dudy Jocom dan kawan-kawan diduga meminta "fee" sebesar 7 persen terkait dengan pembagian proyek ini. Pada bulan September 2011, pemenang lelang ditetapkan, kemudian Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek.

Pada Desember 2011, Dudy Jocom diduga meminta berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dibuat agar ia dapat menerima fee meskipun pekerjaan belum selesai.

Selain Dudy, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Adi Wibowo (AW) sebagai Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Dono Purwoko (DP) selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dari proyek di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, negara diduga mengalami kerugian Rp 21 miliar. Nilai kerugian ini berasal dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut.

Rinciannya, proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Selatan sekitar Rp 11,18 miliar dan proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara sekitar Rp9,38 miliar.

Dugaan kerugian negara untuk dua proyek pembangunan kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat sekitar Rp34,8 miliar dan proyek pembangunan kampus IPDN di Rokan Hilir Riau sekitar Rp 22,11 miliar.

Total dugaan kerugian negara untuk pembangunan empat gedung kampus IPDN tersebut adalah sekitar Rp77,48 miliar.

Dudy Jocom sudah divonis 4 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar. Ia terbukti melakukan korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Agam, Sumatera Barat, pada tahun anggaran 2011.

Atas perbuatannya, DJ, AW dan DP disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(Bisma Rizal/dbs)