Minggu, 16 Juni 2019 | 09:57 WIB
Korupsi
Aher Dicecar Soal Keputusan Terkait Meikarta
Rabu, 9 Januari 2019 | 21:01 WIB
Ahmad Heryawan (Aher) - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengaku dicecar oleh penyidik KPK soal kebijakannya dalam mengeluarkan rekomendasi nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Hal itu diungkapkan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

"Yang ditanyakan pada saya intinya adalah tentang saya sebagai Gubernur saat mengeluarkan Keputusan Gubernur," jelasnya.

Aher menambahkan, keputusan itu harus keluar karena ada ketentuan Peraturan Presiden (Perpers) nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Dalam Pasal 4 menyebutkan, Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.

"Oleh karena itulah berdasarkan itu Gubernur bikin (rekomendasi) yang isinya satu, memerintahkan  pendelegasian kepada Kadis penanaman modal PTSP untuk  menandatangani rekomendasi tersebut," jelasnya.

Kemudian soal aliran dana kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), Provinsi Jawa Barat Yani Firman yang menerima uang 90 ribu dolar Singapura dari Lippo Group melalui salah satu Konsultannya, Fitradjaja Purnama. Aher menyebutkan, agar ditelusuri.

"Tentu aliran tersebut ditelusuri siapa-siapa yang menerima aliran yang jelas saya gak ditanyai itu," jelasnya.

Ia pun kembali menegaskan, yang ditanyakan kepadanya adalah keputusan delegasi tersebut.

Namun, politikus itu menyebutkan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi hanyalah yang sudah clean and clear. Yakni, lahan yang memang dimiliki oleh Lippo Group seluas 86,4 hektar.

"Kalau 86,4 hektar sudah clear makanya dikeluarkan rekomendasi. Sedangkan yang diajukan (Lippo Group) 134 hektar," tuturnya.

Sebagaimana dakwaan KPK, untuk melakukan pembangunan wilayah real state di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas seluruhnya 438 Hektare (Ha) itu, Lippo Group membagi tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama dengan luas lahan 143 Ha, kedua dengan luas lahan 193,5 Ha dan ketiga dengan luas lahan 101,5 Ha.

Berdasarkan dakwaan Jaksa KPK untuk petinggi Lippo Group Billy Sindoro dijelaskan, setelah pemerintah Kabupaten Bekasi bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka pengembangan pembangunan kawasan area Meikarta oleh PT Lippo Cikarang Tbk sebagai  bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Pada Juli 2017, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili menghadiri rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di kantor Gubernur Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Dedi Mizwar.

Rapat itu membahas persetujuan atas pengajuan Perda Kabupaten Bekasi tentang RDTR Wilayah Pengembangan (WP) I dan Wilayah Pengembangan (WP) IV.

RDTR sendiri dibahas sejak 2016 hingga Mei 2017, salah satu isinya adalah mengakomodir kepentingan PT Lippo Cikarang Tbk yang akan membangun kawasan area Meikarta.

Kata Jaksa KPK, untuk mengakomodir hal itu Pemkab Bekasi dan DPRD Bekasi menjadikan wilayah Meikarta sebagai WP I untuk wilayah Kecamatan Cikarang Selatan dan WP II untuk wilayah Kecamatan Cikarang Pusat.

Hal itu disebabkan, visi Lippo Group sendiri yang ingin mengubah dua Kecamatan Cikarang menjadi Shenzhennya Indonesia sebagaimana Pers rilis resmi Lippo ketika mengumumkan rencana investasi Rp278 triliun pada 3 Mei 2017.

Berdasarkan Pasal 25 UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada; Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.(Bisma Rizal/dbs)