Kamis, 21 Februari 2019 | 06:36 WIB
Korupsi
Buronan Kasus Suap APBD Sumut Menyerahkan Diri ke KPK
Jumat, 11 Januari 2019 | 15:09 WIB
-

Skalanews - Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (11/1).

Ferry adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait fungsi kewenangan DPRD Sumut periode 2014-2019 yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan awalnya Ferry menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sektor Kelapa Dua, Tanggerang Selatan. Kemudian jajaran Polres Kepala Dua menyerahkannya ke KPK.

"Telah Menerima DPO, KPK. Ferry Suando Tanuray Kaban. Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara. Yang akan menyerahkan diri ke KPK," kata Febri dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1).

Ferry, lanjut Febri, menyerahkan diri diantar langsung oleh istrinya. “Itu dia (Ferry) serahkan diri diantar oleh istri dan keluarga," ujarnya.

Ferry kini tengah menjalani pemeriksaan intensif penyidik di KPK. Sekaligus, menunggu proses pemberkasan dan langsung melakukan penahanan terhadap Ferry.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dengan menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Adapun ke-38 anggota DPRD Sumut itu yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal.

Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, dan Dermawan Sembilan.

Kemudian ada Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Atas perbuatan tersebut, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Bisma Rizal/Bus)