Selasa, 26 Maret 2019 | 11:54 WIB
Korupsi
Petinggi Sinarmas Didakwa Suap Anggota DPRD Kalteng Rp240 Juta
Jumat, 11 Januari 2019 | 20:01 WIB
PN Tipikor - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Wakil Direktur Utama PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, Edy Saputra Suradja didakwa secara bersama-sama telah melakukan dugaan suap terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah.

Suap sebesar Rp240 juta itu ditunjukan agar jajaran Komisi B DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat atas pencemaran lingkungan limbah sawit.

Hal itu sebagaimana dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (11/1).

"Pemberian terdakwa tersebut terjadi 26 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pusat Nasi Bakar Food Court, Sarinah, Jakarta Pusat," ujar Jaksa KPK.

Edy yang juga merupakan Direktur Managing PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) anak perusahaan Sinarmas melakukan perbuatannya dengan dengan Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas.

Lalu Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Pemberian uang itu ditunjukan kepada Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan, melalui dua anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah.

Jaksa menyebutkan, pada September 2018, ada pemberitaan media massa mengenai 7 perusahaan sawit yang diduga melakukan pencemaran di Danau Sembuluh, kabupaten Seruyan dan salah satunya adalah PT BAP.

Laporan itu dibahas di Badan Musyawarah (BAMUS) dan disepakati melakukan pengawasan melalui Komisi B yang membidangi perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Komisi B lalu merencanakan kunjungan kerja ke kantor PT BAP di gedung SInar Mas Land Plaza Jakarta pada 26-29 September 2018 yang ditembuskan juga kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Willy Agung yang juga pengurus GAPKI kemudian menghubungi Teguh dan Feredy mengenai kunjungan itu. Feredy lalu meminta Teguh agar menghubungi DPRD Kalteng untuk menunda kunjungannya tersebut.

Namun Anggota Komisi B DPRD Kalteng akhirnya tetap datang ke kantor Sinar Mas di Jakarta. Saat itu Komisi B DPRD Kalteng dipimpin Muhammad Asera selaku Wakil Ketua Komisi B bertemu dengan Teguh Dudy Syamsuri Zaldi selaku perwakilan PT BAP.

"Dalam pertemuan itu Teguh menyampaikan bahwa PT BAP tidak melakukan pencemaran limbah dan terkait HGU sedang dilakukan pengajuan izin," jelas Jaksa.

Dari penjelasan itu, terjadi sebuah kesepakatan antara PT BAP dengan Komisi B untuk melakukan peninjauan langsung ke lahan perkebunan PT BAP di kabupaten Seruyan, Kalteng.

Pada 3 Oktober 2018, Komisi B DPRD Kalteng melakukan kunjungan dan mendapatkan tawaran dari Teguh melalui seorang stafnya Septiadi ada uang sebesar Rp20 juta sebagai uang saku untuk tim yang datang.

"Tetapi tawaran itu ditolak oleh Borak Milton dan minta Terdakwa II (Teguh) untuk menyiapkan dokumen untuk RDP," jelas Jaksa.

Tetapi, pada 17 Oktober 2018 terjadi pertemuan antara PT BAP diwakili Teguh dengan jajaran Komisi B DPRD Kalteng di kantor DPRD Kalteng. Diantaranya Punding Ladewiq H Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah.

Saat itu, Teguh meminta Komisi B meluruskan berita tentang PT BAP di media massa serta tidak dilakukannya RDP. Penyampaian itu, setelah Borak Milton melakukan pelurusan pemberitaan di media massa dan tidak akan melakukan RPD.

Hal itu pun ditanggapi oleh Puding dengan meminta Teguh yang merupakan wakil Sinarmas Group harus menyiapkan uang. Yakni, Rp300 juta.

"Selanjutnya diputuskan oleh Borak Milton dengan mengatakan 'Ya kalo kawan-kawan, ya Rp20 juta lah,' maksudnya jatah untuk masing-masing anggota Komisi B sebesar Rp20 juta dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang sehingga totalnya permintaan sebesar Rp240 juta," jelas Jaksa.

Teguh pun akhirnya akan memutuskan tersebut setelah berkoordinasi dengan Willy. Kemudian Willy berkoordinasi dengan Edy,lalu Edy pun menemui Komisaris Utama PT BAP Jo Daud Dharsono.

Akhirnya penerimaan uang itu teralisasikan pada 26 Oktober 2018, melalui seorang staf bernama Tirra Anastasia Kemur yang menyerahkan uang itu di Pusat Nasi Bakar Food Court Sarinah Jakarta Pusat.

Dari Tirra uang itu diserahkan ke Edy Rosada dan Arisavanah. "Setelah serah terima uang tersebut, ketiganya diamankan oleh petugas KPK," jelas Jaksa KPK.

Atas perbuatannya, Edy Saputra bersama-sama dengan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy dan Willy Agung Adipradhana disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(Bisma Rizal/dbs)