Selasa, 23 April 2019 | 13:33 WIB
Korupsi
KPK Terima Putusan Banding dari PT NKE Tbk
Sabtu, 12 Januari 2019 | 03:44 WIB
-

Skalanews - KPK menerima putusan banding atas perkara dugaan korupsi yang dilakukan PT Duta Graha Indah (DGI), yang kini menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk.

"Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (11/1).

Febri menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan atas keputusan tersebut.

Pertama, berkenaan dengan pencabutan hak bagi PT NKE untuk mengikuti lelang selama 6 bulan, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional.

"Dalam penghukuman terhadap korporasi, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan juga penghukuman pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga para karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan," jelasnya.

Kemudian, kata Febri, soal uang pengganti senilai Rp85,49 miliar KPK memandang sesuai dengan perhitungan.

"Keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek yang dikerjakan Rp240.098.133.310,00 nilai yang telah disetor ke kas Negara sebagai eksekusi Putusan dengan terpidana Dudung Pruwadi (proyek Wisma Atlet dan Udayana) Rp51.365.376.894," jelasnya.

Kemudian, uang yang dititipkan dalam Penyitaan selama penyidikan tersangka PT DGI Rp 35.732.332.179,07 dan fee yang telah diserahkan ke Nazaruddin Rp67.510.189.500.

"Sehingga selisih dari keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek yang menjadi objek dalam perkara korupsi ini dengan 3 poin berikutnya adalah Rp85.490.234.736,93," jelasnya.

Febri menyebutkan, lebih baik jika PT NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK.

"KPK berharap, putusan ini menjadi pembelajaran penting bagi korporasi lain agar tidak melakukan korupsi, baik korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, suap dalam proses perizinan, ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain," jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut PT NKE membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar. PT NKE juga dituntut pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 188.732.756.416.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta berpikiran lain PT NKE cukup membayar Rp 85 miliar.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo mengatakan, vonis hakim lebih adil dibandingkan tuntutan jaksa. Oleh karena itu, pihaknya langsung menerima putusan tersebut.

"Saya menerima apapun keputusan pengadilan saya akan terima, karena kami mencoba patuh hukum dan hakim sudah mempertimbangkan keadilan dan segala sesuatunya dengan baik ya kami akan menerima dan akan melaksanakan keputusan itu," kata Djoko di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1) malam.

Djoko mengatakan, perusahaan akan menjual sebagian saham dan aset perusahaan untuk segera membayar pidana uang pengganti sekitar Rp 85 miliar.

"Kami akan menjual aset yang tidak bermanfaat, share (saham) dari beberapa perusahaan yang kita miliki," ujar Djoko.

PT NKE terbukti melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

PT NKE dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi.

Kemudian, memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp 10,290 miliar. (Bisma Rizal/bus)