Selasa, 21 Mei 2019 | 07:38 WIB
Korupsi
Idrus Marham Didakwa Terima Hadiah atau Janji Rp2 Miliar Lebih
Selasa, 15 Januari 2019 | 13:55 WIB
-

Skalanews - Mantan Menteri Sosial kabinet Jokowi-JK, Idrus Marham didakwa menerima hadiah atau janji atas uang Rp2,250 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo untuk menggolkan China Huadian Engineering Companny (CHEC.Ltd) sebagai rekanan PLN dalam pembangunan PLTU Riau-1.

"Padahal patut diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan," ujar Jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/1).

Diawali pada 2016, adanya pertemuan Kotjo dengan Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setya Novanto atas tidak adanya tanggapan dari PLN dari penawaran Kotjo menjadi rekanan PLTU.

Kotjo pun meminta Setya Novanto untuk berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait proyek PLTU MT RIAU-1. Permintaan itu pun ditanggapi Setya Novanto dengan memperkenalkan Kotjo dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eny Maulani Saragih.

Eny lantas mengajak Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) untuk bertemu dengan Setya Novanto di rumah Setya Novanto.

"Dalam pertemuan itu, Setya Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan. Namun Sofyan Basir menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat dan agar mencari proyek pembangkit listrik lainnya, selanjutnya Eny berkoordinasi dengan Supangkat Iwan Santoso terkait proyek PLTU MT RIAU-1," jelas Jaksa Lie.

Kemudian pada 2017, ketika Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP Idrus pun melakukan koordinasi dengan Eny. Saat itu, Idrus adalah Plt Ketum Golkar.

"Eny Maulani Saragih berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa mengarahkan Eny untuk meminta uang sejumlah USD2,500,000 ke Johanes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan Munaslub Partai Golkar," kata Jaksa.

"Terdakwa juga menjanjikan fee 2,5 persen untuk Eny bila bisa mengantarkan perusahaan yang dibawa Johannes Budisutrisno Kotjo menjadi rekanan PLTU Riau-1," jelasnya.

Kemudian, kata Jaksa, Eny Maulani meminta izin kepada Idrus untuk meminta uang Rp10 miliar untuk kepentingan suami Eny yang maju dalam Pilkada Temanggung.

"Permintaan uang tersebut masuk dalam perhitungan fee 2,5 persen yang akan diberikan oleh Johanes Budisutrisno Kotjo," jelas Jaksa KPK.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Idrus pun diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.(Bisma Rizal/dbs)