Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:41 WIB
Korupsi
JC Ditolak, Eni Maulani Ingin Bertanya ke Pimpinan KPK
Jumat, 8 Februari 2019 | 13:09 WIB
-

Skalanews - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih ingin bertanya kepada pimpinan KPK mengapa permohonan justice collaborator (JC) yang diajukannya ditolak.

Eni mengatakan dirinya sudah kooperatif dan juga sudah mengembalikan uang yang menjadi pokok perkara.

"Tetapi tidak ada hal-hal yang meringankan," ujar Eni saat ditemui usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/2).

Ini harus jadi pembelajaran bagi KPK, kata Eni, bagaimana mungkin seseorang pelaku tindak pidana korupsi dapat kooperatif tetapi tidak ada balasannya.

"Orang yang ingin membuka akan takut, bagaimana kita mau membuka korupsi akhirnya tidak mendapatkan reward atau percuma saja," jelasnya.

"Tidak dianggap sebagai hal yang meringankan saya jadi bingung, inilah yang ingin saya tanya ke pemimpinan KPK," katanya.

Seperti diketahui Eni dituntut dengan pidana penjara 8 tahun serta denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Eni juga dituntut uang pengganti sebesar Rp10,3 miliar dan 40.000 dolar Singapura serta pencabutan hak politik selama lima tahun sesudah menjalani masa hukuman.

Eni dinilai melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Eni tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, Eni berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima sebesar Rp4,50 miliar.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini diyakini menerima suap Rp4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Uang itu untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau1.

Proyek tersebut rencananya dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

"Terdakwa aktif mengawal saat proyek saat Kotjo bertemu Sofyan Basir," kata jaksa Budi Sarumpaet.

Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas.

Menurut jaksa, sebagian uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Selain itu, uang juga  digunakan untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.(Bisma Rizal/Bus)