Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:16 WIB
Korupsi
Ahli: Terdakwa Eddy Sindoro Jangan Dilihat Jabatan Formalitasnya
Jumat, 8 Februari 2019 | 17:24 WIB
-

Skalanews - Jaksa KPK menghadirkan saksi Ahli hukum perbankan, Yunus Husein dalam kasus dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Eddy Sindoro.

Dalam keterangannya Yunus menyebutkan, agar jabatan Eddy Sindoro dalam perkara ini jangan dilihat secara formalitas saja. "Tetapi apakah orang ini masuk ke dalam afiliasi atau tidak dalam sebuah group usaha," ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (8/2).

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu memberikan contoh dari kasus Bank Pacific. "Ada tersangka yang tidak memiliki jabatan tetapi dia dapat mengendalikan perusahaan bisa menggerakan direksi jadi jangan dilihat jabatan formalitasnya," tuturnya.

Seperti diketahui, Eddy Sindoro adalah petinggi PT Paramount Enterprise yang didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Suap itu untuk penanganan dua perkara diantaranya penundaan eksekusi putusan (Aanmaning) perkara niaga antara PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) melawan PT Kwang Yang Motor (PT KYMCO).

Dan kedua, Peninjauan Kembali gugatan pailit PT Across Asia Limited (PT AAL).

Suap itu sejumlah Rp150 juta dan 50 ribu dolar Amerika Serikat. Diantara perusahaan-perusahaan itu Eddy Sindoro pernah dipimpinnya.

Atas dasar itulah, Jaksa KPK mendakwa Eddy Sindoro melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Bisma Rizal/bus)