Kamis, 27 Juni 2019 | 07:25 WIB
Korupsi
Perusahaan Tak Deklarasi Beneficial Owner Kena Sanksi Administrasi
Jumat, 8 Februari 2019 | 19:30 WIB
Yunus Husein - [ist]

Skalanews - Saksi Ahli hukum perbankan, Yunus Husein menyebutkan, sebuah perusahaan yang tidak mendeklarasikan Beneficial Ownernya (BO) dapat dikenai sanksi administratif.

Sebagaimana telah ditetapkannya, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Dia harus declare, kalo tidak declare maka akan diberikan sanksi, misalnya sanksi administratif dari pihak regulator. Misalnya, Bank itulah regulatornya BI," ujar Yunus saat menjadi saksi ahli di persidangan perkara dugaan suap dengan terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (8/2).

Deklarasi itu, kata Yunus yang menjadi tim penyusun Perpres tersebut. Tidaklah berlaku surut. "Karena yang dilihat adalah dari akta notaris pendirian sebuah perusahaan. Kalo mau ada pergantian dihitung satu tahun dari aturan itu diberlakukan," jelasnya.

Namun, mantan Kepala PPATK itu menegaskan, untuk menjerat seorang terdakwa karena jabatan BO-nya maka penyidik harus membuktikan lebih dahulu apakah ia adalah BO sebuah perusahaan.

"Karena, Beneficial Owner adalah subyek hukumnya maka itu harus dibuktikan. Tetapi kalo dia ternyata memiliki kekuasaan di sebuah koporasi yang unlimited maka tidak perlu dibuktikan lagi," jelasnya.

Atas dasar itulah, Yunus menyebutkan, Eddy Sindoro adalah BO sebuah group usaha sebagaimana yang bersangkutan mendapatkan fasilitas helikopter.

"Kalo dia bukan jabatan tinggi tentu tidak akan mendapatkan fasilitas tentu yang mendapatkan fasilitas adalah yang tertinggi gak mungkin karyawan biasa," tuturnya. (Bisma Rizal/bus)