Sabtu, 23 Maret 2019 | 02:41 WIB
Korupsi
KPK Sesalkan Korupsi Jembatan Waterfront City
Jumat, 15 Maret 2019 | 02:17 WIB
Saut Situmorang - [Deni Hardimanyah/Skalanews]

Skalanews - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyesalkan terjadi praktek dugaan korupsi proyek  jembatan Waterfront City tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Sebab kontraktor untuk mengerjakan proyek bernilai Rp117,68 miliar dengan skema anggaran tahun jamak itu dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga proyek itu ditaksir telah merugikan keuangan negara senilai Rp39,2 miliar.

"Semestinya sebagai perusahaan milik negara, BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta lain dan juga seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance (GCG)," kata Saut saat menggelar konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Ia juga menyayangkan korupsi itu dilakukan pada proyek infrastruktur. Karena jembatan itu dibangun untuk masyarakat.

"Namun, akibat korupsi yang dilakukan itu, selain ada dugaan aliran dana pada tersangka, juga terjadi indikasi kerugian negara yang cukup besar," tuturnya.

Dalam kasus ini KPK menetapkan dua orang tersangka, diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (ADN) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎

Saut menyebutkan, Adnan dan I Ketut diduga melakukan kerja sama atas dalam penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City. "Saat proyek ini belum dilelang ADN menghubungi IKT dan memberikan design engineering," jelasnya.

Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Bisma Rizal/bus)