Selasa, 25 Juni 2019 | 08:39 WIB
Korupsi
18 Kasus Korupsi Kelas Kakap Belum Dituntaskan KPK
Minggu, 12 Mei 2019 | 21:41 WIB
KPK - [Skalanews]

Skalanews -Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Transparency International Indonesia (TII) mencatat ada sebanyak 18 dugaan kasus korupsi kelas kakap yang hingga kini belum juga diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami mencatat paling tidak, masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar. Jadi, yang masih menunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).

Diantara dari 18 kasus di antaranya yakni kasus suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina, bailout Bank Century, proyek pembangunan di Hambalang, suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan.

Kemudian, kasus hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, suap Rolls Royce ke pejabat PT Garuda Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek pengadaan KTP-elektronik, hingga kasus Pelindo II.

Tak hanya itu, banyak kasus korupsi besar juga tak menyentuh aktor utama. Diantaranya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Padahal, dalam putusan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung secara terang mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain yang masih belum dijerat KPK.

"Ini kasus dengan kerugian negara cukup besar Rp4,58 triliun. Dengan disebutkannya beberapa nama seharusnya menjadi modal bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara ini. Karena jika dilihat dari tempus delicti kasus ini maka tahun 2022 akan berpotensi menjadi kedaluwarsa," paparnya.

Kasus lainnya yakni kasus korupsi KTP-elektronik. Dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyebutkan politisi-politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek tersebut. Namun KPK belum menyentuh nama-nama yang terungkap dalam persidangan tersebut.

"Tentu sudah menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan setiap dakwaan yang telah disebutkan dalam persidangan," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)