Minggu, 15 September 2019 | 12:44 WIB
Korupsi
Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 8 Tahun Bui
Senin, 10 Juni 2019 | 20:22 WIB
Karen Agustiawan - Ist

Skalanews -Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan.

Karen dinyatakan bersalah karena mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

"Menyatakan saudara Galaila Karen Agustiawan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Emilia Jayasubagja saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan, Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dahulu.

Karen menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA). Penandatanganan SPA juga dilakukan tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Karen dinilai telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Sebagaimana perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Perbuatan Karen dilakukan bersama-sama dengan mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan, mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu Pertamina Bayu Kristanto, dan Chief Legal Councel and Compliance Pertamina Genades Panjaitan Genades Panjaitan.

Adapun hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Hakim menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa. Karen juga tidak mengakui perbuatan dan tidak merasa bersalah. Sementara itu hal yang meringankan yakni Karen dianggap berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Adapun Karen tidak divonis untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara dalam korupsi investasi Blok BMG. Menurut majelis hakim, tidak ada bukti Karen menerima uang dari tindak pidana korupsi tersebut.

"Sehingga terdakwa tidak dapat dibebani uang pengganti," kata Hakim Anggota Muhammad Idris.

Karen terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Frida Astuti/Bus)