Senin, 26 Agustus 2019 | 07:30 WIB
Korupsi
KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi Proyek e-KTP
Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:14 WIB
Saut Situmorang - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi Pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik/e-KTP) tahun 2011 s/d 2013 pada Kementerian Dalam Negeri.

"Setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8).

Empat tersangka tersebut yakni Miriam S Hariyani selaku Anggota DPR RI 2014-2019; Isnu Edhi Wijaya selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI.

Kemudian Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT PLS dan terakhir Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra.

"Kasus Korupsi KTP Elektronik ini merupakan salah satu perkara dengan kerugian negara triliunan rupiah yang menjadi prioritas KPK. Pada perkara ini, sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, negara dirugikan setidaknya Rp2,3 Triliun," papar Saut.

Kembali diulas Saut, dalam perkara ini KPK sebelumnya telah memproses 8 orang tersangka. Tujuh diantaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan 1 orang sedang proses persidangan.

Mereka yakni Setya Novanto mantan Ketua DPR RI 2014-2019, Markus Nari, mantan anggota DPR RI (sedang proses persidangan), Irman selaku Plt. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian dari unsur swasta, Anang Sugiana Sudihardjo selaku Direktur Utama PT Quadra Solution, Andi Agustinus, Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera.

Selain itu, dalam penanganan perkara ini, KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses 4 orang yakni 2 orang anggota DPR-RI, Advokat dan dokter. (Frida Astuti/Bus)