Senin, 26 Agustus 2019 | 07:44 WIB
Korupsi
Bowo Sidik Disebut Jaksa Terima SUap USD163.733 dan Rp311 juta
Rabu, 14 Agustus 2019 | 11:23 WIB
Bowo Sidik Pangarso - [antarafoto]

Skalanews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk terdakwa anggota komisi VI DPR RI fraksi Golkar non-aktif, Bowo Sidik Pangarso.

Dalam sidang beragenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bowo didakwa menerima suap sebesar USD163.733 dan Rp311 juta dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono dan anak buahnya yang merupakan Manager Marketing PT HTK, Asty Winasty.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata JPU KPK, Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Uang sebesar USD163.733 dan Rp311 juta tersebut diterima secara langsung oleh Bowo atau melalui orang kepercayaannya, M Indung Adriani.

JPU menyebut pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).

PT HTK merupakan perusahaan yang mengelola kapal MT Griya Borneo yang sebelumnya memiliki kontrak kerja sama dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) untuk pengangkutan amoniak. PT KCS sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Petrokimia Gresik.

Namun setelah perusahaan induk BUMN di bidang pupuk didirikan yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), kontrak kerja sama PT HTK itu diputus.

Pengangkutan amoniak itu lalu dialihkan PT PIHC ke PT Pilog menggunakan MT Pupuk Indonesia. Atas hal itu PT HTK melalui Asty meminta bantuan Bowo agar PT Pilog dapat menggunakan kapal milik PT HTK yaitu MT Griya Borneo.

"Menindaklanjuti keinginan Asty Winasty, terdakwa beberapa kali menemui Aas Asikin Idat selaku Direktur Utama PT PIHC dan Achmad Tossin Sutawikara selaku Direktur Pemasaran PT PIHC meminta agar membatalkan pemutusan kontrak PT KCS dan PT HTK sehingga kapal MT Griya Borneo dapat kembali digunakan oleh PT Pilog untuk pengangkutan amoniak sebagaimana telah yang disampaikan Asty Winasty kepada terdakwa," sambung jaksa.

Bowo disebut meminta jatah USD 2 per metrik ton dari volume amoniak yang diangkut MT Griya Borneo yang disewa PT Pilog. Namun permintaan Bowo itu dianggap terlalu besar hingga disepakati menjadi USD 1,5 per metrik ton.

Atas perbuatannya tersebut, Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Frida Astuti/Bus)