Senin, 23 September 2019 | 22:33 WIB
Korupsi
KPK Tetapkan Tersangka Baru Suap Gubernur Kepri
Kamis, 12 September 2019 | 15:36 WIB
-

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di Kepulauan Riau (Kepri).

Kasus ini sendiri menyeret Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

"Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN (Kock Meng) dari swasta sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Dirinci Yuyuk, Kock Meng dengan bantuan pihak swasta Abu Bakar, mengajukan izin prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Piayu, Batam, sebanyak tiga kali.

Yakni pada Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi pembangunan resort seluas 5 hektare; April 2019 untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 hektare; dan Mei 2019 untuk pembangunan resort dengan luas sekitar 10,2 hektare.

Peruntukkan area yang diajukan seharusnya untuk budidaya dan termasuk kawasan hutan lindung (hutan bakau). Namun, hal itu diakali agar dapat diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata dengan membagi wilayah 2 hektare untuk budidaya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun keramba ikan di bawah restoran dan resort.

"Ketiga izin tersebut telah terbit dengan luas total 16,4 hektare," sambung Yuyuk.

Sebagai imbalan, Kock Meng bersama Abu Bakar memberi uang kepada Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono.

"Pada bulan Mei 2019 Rp45 juta dan SGD5.000 sebagai imbalan penerbitan izin prinsip dan bulan Juli 2019 sebesar SGD6.000 untuk pengurusan data dukung syarat reklamasi," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Kock Meng disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK sudah menetapkan empat orang tersangka yaitu Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri, Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, dan Abu Bakar sebagai swasta. (Frida Astuti/Bus)