Rabu, 11 Desember 2019 | 18:11 WIB
Korupsi
Waktu Dibatasi, KPK Pesimis Bisa Ungkap Korupsi Kelas Kakap
Kamis, 10 Oktober 2019 | 11:52 WIB
-

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimis dapat mengungkap kasus korupsi kelas kakap, jika revisi UU KPK diterapkan.

Dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hal itu lantaran dalam revisi UU KPK terdapat Pasal 40 tentang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dimana dalam pasal itu disebutkan, KPK dapat menghentikan proses penanganan perkara jika tak kunjung rampung dalam waktu paling lama dua tahun.

"Kalau penanganan perkara di KPK dibatasi waktunya dua tahun, mungkin kasus seperti TPPU atau kasus seperti TCW (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan) ini tidak mungkin terbongkar," kata Febri kepada wartawan, Kamis (10/10).

Dipaparkan Febri, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan adik dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana, penyidik membutuhkan waktu 5 tahun hingga dinyatakan rampung.

Tak hanya itu, sambung Febri, masih banyak kasus-kasus dengan nilai kerugian negara yang besar dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyidikan.

"Kasus e-KTP, BLBI, korupsi di sektor kehutanan, pertambangan, atau kasus lain yang butuh perhitungan kerugian keuangan negara yang signifikan, atau kasus besar yang bersifat lintas negara, itu tidak mungkin atau katakanlah sulit untuk selesai dalam waktu dua tahun," sambungnya.

Menurut Febri, pemberantasan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan kekhususan untuk menanganinya.

"Sementara untuk kasus tindak pidana umum saja tak ada batas waktu. Nah ini yang kami lihat ada pertentangan antar satu dan yang lain. Sehingga kami menyimpulkan pada saat itu, ini ada salah satu poin yang sangat beresiko melemahkan KPK," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)