Senin, 18 November 2019 | 22:11 WIB
Korupsi
Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Cegah Anggota DPRD Sumut
Rabu, 6 November 2019 | 12:22 WIB
-

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchori.

Pencekalan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE).

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan. Pelarangan dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/11).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Frida Astuti/Bus)