Senin, 9 Desember 2019 | 06:12 WIB
Korupsi
KPK Tetapkan Mantan Kakanwil BPN Jatim Tersangka Gratifikasi
Jumat, 29 November 2019 | 22:35 WIB
Laode M Syarif - [ist]

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita (GTU) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah.

Selain itu, penyidik juga menetapkan satu tersangka lainnya, yakni Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat, Siswidodo (SWD).

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019, dengan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Gusmin diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat. Sebagai Kakanwil BPN, Gusmin memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

"Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, tersangka Gusmin selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimatan Barat dibantu oleh tersangka Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, dan pada tahun 2016 selaku Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan," papar Syarif.

Dirinci Syarif, sebelum memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU), terdapat proses pemeriksaan tanah oleh Panitia yang dibentuk oleh tersangka Gusmin.

Susunan Panitia tersebut antara lain adalah tersangka Gusmin sebagai Ketua merangkap anggota Panitia dan tersangka Siswidodo sebagai anggota.

"Atas dasar pertimbangan dari Panitia B, Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN RI," sambungnya.

Penyidik menduga terdapat penerimaan sejumlah terkait perkara ini senilai Rp223 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya.

Selain itu, uang tunai yang diterima oleh tersangka Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi.

"Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain," ungkap Syarif.

Penyidik juga menduga tersangka Siswidodo juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian, kedua tersangka itu juga tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Frida Astuti/Bus)