Rabu, 26 Februari 2020 | 11:53 WIB
Korupsi
Berkas Dilimpahkan ke Penuntutan, Eks Presdir Lippo Cikarang Segera Disidang
Jumat, 17 Januari 2020 | 20:24 WIB
Suap Meikarta - [Agung SW/Skalanews]

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses pelimpahan tahap dua (berang bukti dan tersangka) kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat milik tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO).

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka BTO (swasta) TPK suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ke penuntutan tahap 2," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jakarta, Jumat (17/1).

Dengan adanya pelimpahan tersebut, Tim jaksa penuntut umum KPK memiliki waktu 14 hari kerja ke depan untuk menyusun surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Rencana sidang akan dilakukan di PN Bandung," sambungnya.

Bartholomeus bersama-sama dengan mantan petinggi Lippo Group, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, Fitra Djaja Purnama dan sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang mendekati mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin untuk mengurus Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT).

Diketahui PT Lippo Cikarang Tbk mengajukan IPPT seluas 143 hektar untuk proyek Meikarta. Pihak Lippo Cikarang kemudian meminta bantuan Neneng Hasanah untuk memuluskan IPPT tersebut.

Neneng lalu meminta adanya sejumlah uang 'pelicin' dari PT Lippo Cikarang. Tersangka Bartholomeus selaku petinggi PT Lippo Cikarang menyanggupi permintaan tersebut dan akan memberikan uang untuk pengurusan IPPT.

Neneng lalu menandatangi IPPT seluas 846.356 m2 untuk pembangunan komersial area berupa apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, dan perkantoran kepada PT Lippo Cikarang.

Atas persetujuan Bartholomeus, PT Lippo Cikarang kemudian memberikan uang sebesar Rp10,5 miliar kepada Neneng melalui orang kepercayaanya. (Frida Astuti/Bus)