Kamis, 14 November 2019 | 06:18 WIB
Pemkab Bojonegoro Berencana Utang Rp121,9 Miliar
Selasa, 8 Desember 2015 | 19:17 WIB
Ilustrasi - [ist]

Skalanews - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur berencana mengajukan utang ke bank Rp121,9 miliar, untuk mencukupi kebutuhan belanja pembangunan karena tidak tercapainya target pendapatan di APBD 2015.

"Kebutuhan anggaran untuk membayar biaya pembangunan masih kurang sebesar Rp121,9 miliar," kata Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoti di Bojonegoro, Selasa (8/12).

Sesuai data, katanya, target pajak yang tidak terealisasi di dalam APBD 2015, yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) Rp9,6 miliar, DBH migas Rp49,7 miliar, DBH PBB P3 Rp55 miliar, DBH PPh21/29 Rp7 miliar dan perolehan pajak lainnya Rp642 juta.

"Pemkab juga akan melakukan efisiensi anggaran di sejumlah pos, untuk menutup biaya belanja pembangunan," ucapnya.

Ditanya apakah sudah memperoleh bank yang akan dimintai pinjaman uang, ia mengaku, pemkab belum memperoleh, sebab utang yang akan dilakukan itu harus memperoleh izin Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, lanjut dia, utang kepada bank juga harus seizin Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

"Prinsipnya utang diperbolehkan sepanjang APBD 2016 bisa surplus," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pemkab akan memangkas alokasi anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah ditetapkan di dalam APBD 2016.

"Pemangkasan alokasi anggaran di seluruh SKPD mencapai 30 persen," ucapnya.

Namun, lanjut dia, pemangkasan anggaran APBD 2016 itu masih akan dibahas bersama antara eksekutif dan DPRD.

"Pembahasan pemangkasan anggaran akan dilaksanakan, Kamis (10/12)," ucapnya.

Ia menambahkan, kalau memang Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah mengizinkan utang maka akan dicarikan bank yang bunganya rendah.

"Ya, bisa BRI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Yang penting bungannya rendah, agar tidak membebani APBD," tegasnya. (ant/tat)