Selasa, 22 Oktober 2019 | 08:11 WIB
Prioritaskan Perluasan Akses Keuangan Bagi UMKM
Selasa, 2 Februari 2016 | 20:17 WIB
Ilustrasi - [ist]

Skalanews - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Laksono Dwionggo mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian perlu memprioritaskan perluasan akses keuangan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengusaha pemula.

"Upaya ini untuk lebih memberdayakan UMKM dan usaha pemula. Sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan," kata Laksono, pada acara Financial Executive Gathering, Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan, di Ambon, Selasa (2/2).

Ia mengungkapkan, kontribusi UMKM sebesar 60 persen dari PDB, dan menyerap 97 persen tenaga kerja adalah upaya mendorong peningkatan basis produksi di dalam negeri.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, kata dia, membuka akses keuangan bagi UMKM bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Karena itu, perlu upaya peningkatan kapasitas UMKM dan pengusaha pemula, melalui berbagai program pendampingan.

"Pemerintah pada 2016, telah mengalokasikan dana cukup besar untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga relatif terjangkau, serta cakupan usaha yang lebih luas," katanya.

Untuk meningkatkan penyerapan KUR yang lebih merata, pihaknya akan memfasilitasi, agar lebih banyak bank maupun Industri Keuangan nonbank yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR.

"Kami meyakini, pelaksanaan KUR yang bertanggungjawab akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Laksono.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, sejak awal 2013 rata-rata NPL Nominal atas KUR tercatat pada level Rp11,08 miliar dengan deviasi lebih kurang Rp2,86 miliar.

Titik tertinggi NPL nominal tercatat pada April 2013 senilai Rp18,28 miliar, dengan rasio NPL mencapai 7,9 persen.

Posisi Desember 2015, NPL nominal KUR tercatat sebesar Rp9,13 miliar dari total KUR oustanding sebesar Rp95,97 miliar. Sehingga rasio NPL berada pada level 9,5 persen (4,5 persen di atas batas maksimum NPL rasio).

"Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, mari kita bersama-sama membangun kapasitas kelembagaan, bisnis model, produk dan sumber daya manusia untuk mendukung upaya pengembangan UMKM dan pengusaha pemula," katanya.

Karena itu, upaya peningkatan pertumbahan juga memerlukan penguatan pada pengembangan ekonomi daerah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kapasitas administrasi daerah, serta revitalisasi ekonomi desa, sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk menggiatkan ekonomi dan peran serta masyarakat di daerah.

"Percepatan akses keuangan di daerah, akan menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas serta perhatian kita bersama. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, diharapkan kita menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif. Ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Terkait dengan pengembangan sektor ekonomi prioritas, pihaknya terus mendorong upaya yang selama ini telah berjalan. Antara lain dengan memperkenalkan potensi sektor ekonomi prioritas kepada kalangan industri keuangan, melalui berbagai macam program, --seperti program jaring di sektor kemaritiman.

"program jaringan di sektor kemaritiman, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, mencatat andil pertumbuhan PDRB tersebesar di Maluku, mencapai level 0,68 persen (yoy). Dari tiga subsektor tersebut, subsektor perikanan memberikan andil paling dominan," kata Laksono.

Subsektor perikanan memberikan kontribusi pertumbuhan kredit sebesar 6,59 persen (yoy) terhadap pertumbuhan kredit sektor tersebut, dengan nilai sebesar 90,9 persen dari total protofolio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. (ant/tat)