Sabtu, 18 Agustus 2018 | 11:20 WIB
DPRD Jatim Tolak Pengelolaan Jembatan Timbang Diserahkan Swasta
Rabu, 16 Mei 2018 | 22:12 WIB
Ketua Komisi D DPRD Jatim Eddy Paripurna -

Skalanews - DPRD Jatim secara tegas menolak rencana pemerintah dalam hal ini Kemenhub yang akan menyerahkan pengelolaan jembatan timbang di Jatim kepada swasta.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Jatim Eddy Paripurna, sebaiknya pengelolaan jembatan timbang tersebut di serahkan ke Pemprov Jatim yang lebih mengetahui kondisi masyarakat Jatim.

"Kalau tak tahu kareteristik kondisi masyarakat Jatim tak usah dikelola swasta. Kami keberatan dan menolak itu," ungkap politisi asal PDIP ini di Surabaya, Rabu (16/5).

Mantan Wakil bupati Paauruan ini mengatakan jika pemerintah ingin mengembalikan pengelolaan jembatan timbang ke daerah,seharusnya pemerintah memperbaiki terlebih dahulu memperbaiki infrastruktur di jembatan timbang.

"Jika ada kelebihan muatan misalnya,maka harus diturunkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk membuat jera bagi pelanggar kendaraan muatan lebih," sambungnya.

Eddy Paripurna mengatakan dalam membuat jera pelanggaran kelebihan muatan, tak cukup melalui denda.

"Kalau denda pemilik kendaraan bisa seenaknya. Namun kalau disuruh menurunkan barangnya tentunya akan jera," jelasnya.(wahyu/dbs)