Jumat, 21 September 2018 | 15:07 WIB
Gubernur Soekarwo Usul Suap dan Pemerasan Masuk Pungli
Jumat, 14 September 2018 | 02:31 WIB
Soekarwo - [ist]

Skalanews - Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan kasus suap dan pemerasan merupakan masalah kriminal serius sehingga untuk mencegahnya bisa masuk dalam kategori pungli.

Untuk itu ia mengusulkan adanya diskresi kebijakan yakni dengan memasukkan kasus suap dan pemerasan dalam kategori pungutan liar atau pungli.

"Masalahnya kepala daerahnya juga mau, sehingga saya mengusulkan diskresi peraturan saber pungli ini agar korban lain tidak berjatuhan," katanya di Surabaya, Kamis (13/9).

Perlunya diskresi ini, lanjutnya, agar ke depan permasalahan suap dan pemerasan bisa diselesaikan oleh tim UPP di daerah, tidak perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syaratnya, lanjut Soekarwo bahwa diskresi kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mampu mengisi kekosongan hukum.

Pria asal Madiun ini mengatakan, masalah pungli ini sangat penting karena mempengaruhi daya saing suatu daerah dan berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan surplus perdagangan dan investasi.

"Imbauan Presiden ini harus kita tindaklanjuti dengan memberikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di daerah, sekaligus menindaklanjuti kegelisahan pemerintah agar ekspor kita naik, neraca berjalan kita surplus dan kemudahan berbisnis kita baik," kata Pakde Karwo - sapaan akrab Soekarwo .(Wahyu/bus)