Selasa, 23 April 2019 | 13:10 WIB
Masuk Tahun 2019, Gubernur Soekarwo Minta ASN jadi Agent of Change
Rabu, 2 Januari 2019 | 14:19 WIB
Gubernur Soekarwo Minta ASN jadi Agent of Change - [ist]

Skalanews - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Jatim bisa menjadi agen perubahan (agent of change) di tahun 2019.

Permintaan itu ditegaskan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jatim.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo saat memimpin apel bersama seluruh Pimpinan OPD Jatim bersama para ASN di lingkungan Setdaprov Jatim, di Halaman Kantor Gubernur Jatim,, Surabaya, Rabu (2/1).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menekankan, bahwa ASN harus bisa mengejar bola dalam rangka membuat inovasi dalam meningkatkan kualitas SDM.

Sebagai contoh, di sektor pendidikan vokasional di mana harus bisa mengolah dan memfasilitasi terhadap upaya peningkatan SDM yang sudah diprogramkan dan dianggarkan. ASN diharapkan juga ikut mencari solusi pendidikan vokasi yang bagus seperti apa.

"Bisa diambil contoh pendidikan vokasi di Jerman yang terbaik. ASN harus belajar dan mengecek tata kelola vokasi seperti apa. ASN sebagai regulator juga harus membuat peraturan dan fasilitasi, apabila terlambat maka fungsi ASN bukan lagi menjadi agent of change," tegasnya.

Selain itu, Pakde Karwo juga menegaskan soal prestasi kerja seorang ASN yang dimulai dari hal kedisiplinan. Apabila didasari dengan kedisiplinan, maka kinerja mereka akan menjadi lebih teratur dan tertata.

Apalagi menurut Pakde Karwo, hal kedisiplinan dan prestasi kerja merupakan proses yang berurutan. Kedua hal tersebut sangat berperan penting apabila bekerja sebagai ASN, khususnya dalam hal penilaian sistem remunerasi.

"Pada tahun ini, ASN di Pemprov Jatim sudah menerapkan sistem remunerasi. Oleh sebab itum agar mendapatkan penilaian yang bagus, tingkat kedisiplinan harus diperhatikan," ujar Pakde Karwo.

Pada tahun ini, ungkapnya, semua ASN akan mendapatkan remunerasi sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan hanya pejabat eselon saja, operator, analis, pengelola dan caraka akan mendapatkan remunerasi sesuai dengan standar dan kinerja. (wahyu/bus)