Jumat, 18 Oktober 2019 | 10:53 WIB
Atasi Kemiskinan, Pemprov Jatim Intervensi Kabupaten/Kota
Rabu, 10 April 2019 | 05:52 WIB
Khofifah Indar Parawansa - [ist]

Skalanews - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.

Intervensi yang dilakukan itu, antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Convex Surabaya, Selasa (9/4).

Ia menjelaskan, ketiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance.

"Seluruh intervensi program berdampak signifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan," kata Khofifah.

Selain pendekatan terstruktur, lanjut Khofifah, dibutuhkan juga sikap terbuka untuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yakni sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kerja sama dalam skema segitiga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dunia industri," ujar orang nomor satu di Jatim ini. (wahyu/bus)