Minggu, 19 Mei 2019 | 19:56 WIB
BPK Imbau Kepala Daerah di Papua Tak Hanya Kejar Opini WTP
Jumat, 3 Mei 2019 | 16:47 WIB
Harry Azhar Azis - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengimbau kepala daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah daerah agar dalam mengelola keuangan tidak hanya untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi benar-benar dikelola untuk menyejahterakan rakyat.

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis di Jayapura, Jumat (3/5), mengatakan mistar ukur pengelolaan keuangan bebas dari salah saji material adalah WTP, hal itu penting namun belum cukup.

"Memang mistar ini mampu menunjukkan apakah pengelolaan keuangan suatu entitas telah bebas dari salah saji material, namun apakah sudah benar-benar dikelola untuk menyejahterakan rakyat, itu masih kurang mampu dijawab," katanya.

Menurut Harry, pengelolaan keuangan tidak hanya bermuara pada bebas dari salah saji material, tetapi juga harus bisa menyejahterakan rakyat, di mana indikatornya yakni kemiskinan dan pengangguran berkurang, gini ratio tidak melebar dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik.

"Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara proesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

Senada dengan Harry Azhar Azis, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, pihaknya sangat bersyukur selama ini pemprov senantiasa bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua sehingga terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Bumi Cenderawasih yang telah menjadi komitmen kepala daerah.

"Kunci keberhasilannya tergantung pemerintah daerah sendiri dan kehadiran BPK sesuai kewenangannya, yakni hanyalah bersifat mendorong pemerintah daerah mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," katanya.

Dia menambahkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan Provinsi Papua yaitu menuju masyarakat yang bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan.(ant/dbs)