Sabtu, 24 Agustus 2019 | 19:29 WIB
DPRD Minta Perusahaan di Jatim Tepat Waktu Bayar THR
Minggu, 12 Mei 2019 | 01:05 WIB
-

Skalanews - Wakil ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan pihaknya berharap perusahaan-perusahaan di Jatim mematuhi surat edaran gubernur Jatim dalam pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) idul fitri 1440 H kepada karyawannya.

Menurut politisi asal Sumenep Madura ini, dalam pemberian THR, sudah menjadi kewajiban perusahaan yang ada dasar hukumnya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh.

"Untuk besarannya bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut biasanya tertuang pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP) serta perjanjian kerja bersama (PKB). Atau berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan perusahaan," ungkap politisi asal partai Demokrat ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (11/5).

Dia mengatakan bagi perusahaan yang telat membayar THR akan diberikan denda dan teguran. Denda yang dikenakan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Sekadar diketahui, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran Nomor 560/10.003/012.3/2019 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019.Tunjangan Hari Raya harus diberikan paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri.(wahyu/dbs)