Senin, 20 Mei 2019 | 16:05 WIB
16 Korban Bom Surabaya Dapat Kompensasi Rp 1,1 Miliar
Kamis, 16 Mei 2019 | 05:43 WIB
Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan korban ledakan bom di Surabaya yang terjadi pada Mei 2018 - [skalanews/humas pemprov jatim]

Skalanews - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap memberikan psikososial terapi terhadap korban terorisme ledakan bom di sejumlah rumah ibadah di Surabaya dan Polresta Surabaya yang genap setahun lalu.

Kebutuhan psikososial terapi atau rehabilitasi ini dinilai sangat penting untuk menumbuhkan semangat mereka.

Khofifah menyatakan kewajiban memberikan pendampingan psikososial terapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Apalagi, ada korban yang masih duduk di bangku SMP yang artinya semangat belajarnya harus terus didorong dan jangan sampai turun.

"Kita semua juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga bangsa," tutur Khofifah di depan jajaran Pemprov Jatim, di Grahadi Surabaya, Rabu (15/5).

Terkait kompensasi yang diberikan pemerintah pusat, menurut Gubernur Khofifah merupakan bentuk kehadiran pemerintah menyapa dan melindungi warganya. Dan bentuk tersebut menjadi ikhtiar pemerintah.

"Tragedi terorisme setahun lalu mengingatkan kita untuk saling menghormati, menghidupkan, urip iku gawe urup. Sehingga hal-hal yang mencederai apalagi sampai menghilangkan nyawa harus kita hindari," urai gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pemberian kompensasi didasarkan atas putusan pengadilan yang memerintahkan negara membayarkan kompensasi bagi 16 korban terorisme di Surabaya sebesar Rp1,1 miliar.

Hasto mengatakan, negara semakin serius memperhatikan warga negaranya, termasuk saksi dan korban tindak pidana. Selain itu, perhatian tersebut membuktikan keseriusan negara dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat.

"Pembayaran kompensasi ini membuktikan aturan tentang hak-hak korban yang dituangkan dan dijamin dalam undang-undang," terangnya.

Ditambahkan Hasto bahwa, pembayaran kompensasi kepada para korban terorisme seperti kasus ledakan bom di Surabaya ini merupakan sejarah baru dalam dunia hukum. Sebelumnya, peraturan yang ada hanya mengatur hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana. Namun, saat ini sudah ada jaminan terhadap hak-hak para saksi dan korban.

"Mudah-mudahan dengan adanya pembayaran kompensasi ini, dapat dijadikan sebagai secercah harapan untuk dapat memulihkan kehidupan para korban," tutur Hasto. (Wahyu/bus)