Senin, 23 September 2019 | 22:59 WIB
Dukung Revisi RUU KPK, Aliansi Mahasiswa Ngadu ke DPRD Jatim
Kamis, 12 September 2019 | 02:41 WIB
Aliasi Mahasiswa Jatim gelar aksi di Gedung DPRD Jatim untuk mendukung revisi UU KPK - [ist]

Skalanews - Puluhan aliansi Mahasiswa Jawa Timur mendatangi dan menggelar aksi demonstrasi damai di Gedung DPRD Jatim, yang mendukung Revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Rabu (11/9).

Dalam aksi di DPRD Jatim ini, para mahasiswa diterima langsung oleh beberapa anggota FPDIP DPRD Jatim. Menurutnya, revisi UU KPK akan menjadikan KPK lebih tegas, lebih berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Jadi revisi ini bukan untuk melemahkan KPK.

Mereka juga menyuarakan aspirasi bahwa Revisi UU KPK akan mengakomodir semangat pencegahan serta memperkuat koordinasi dan kerja sama KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Menurut Anggota DPRD Jatim dari fraksi PDIP, Martin Hamonangan bahwa ada 12 poin yang disampaikan mahasiswa ini. Karena revisi UU KPK ini memang masih dalam proses perjalanan.

"Sebaiknya memang biarkan dibahas dulu lah. Iya kan? Jangan pagi-pagi sudah tidak setuju dengan berbagai alasan. Tapi intinya, memang, saya rasa tata kelola KPK harus dibenahi," ujarnya.

Dia juga menyinggung tentang predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan KPK. Menurutnya, opini WDP ini berarti ada data-data laporan yang tidak sinkron.

"Revisi itu sebenarnya ada tiga garis besar. Pengawasan terhadap KPK. Kedua tata kelola di KPK itu sendiri. Ketiga adalah semangat untuk mengintegrasikan antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK".

Martin menambahkan akan sampaikan aspirasi mahasiswa, yang menurutnya menjadi sebagian dari aspirasi masyarakat Jawa Timur kepada DPR RI di Jakarta. "Tentu akan kami sampaikan ke DPR RI sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Jawa Timur, nanti melalui pimpinan DPRD (Jatim) tentunya," kata Martin. (Wahyu/bus)