Sabtu, 25 Januari 2020 | 11:40 WIB
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kenaikan Cukai tembakau
Sabtu, 21 September 2019 | 03:19 WIB
Hadi Dediansyah minta pemerintah mengkaji ulang keputusan menaikkan cukai rokok mengingat saat ini perekonomian Indonesia sedang sulit - [ist]

Skalanews - Anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah minta agar pemerintah mengkaji ulang keputusan menaikkan cukai rokok sebesar 23 Persen, mengingat saat ini perekonomian Indonesia sedang sulit.

"Pasti dampaknya ada PHK besar akan mengancam, terlebih pada buruh rokok sigaret tangan. Kami prihatin sehingga kami mohon dikaji ulang," ungkap politisi asal Partai Gerindra ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (20/9/2019).

Hadi menambahkan selain ancaman adanya PHK massal, tentunya resapan tembakau di sektor petani juga terancam turun.

"Janganlah buat kebijakan yang tak pro-rakyat. Kami minta dikaji ulang agar jangan sampai rakyat menderita," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya dan Malang merasa Kecewa atas keputusan pemerintah yang menaikkan cukai tembakau mencapai 23 persen dan HJE (Harga Jual Eceran) 35 persen yang sangat eksesif.

"Kenaikan tersebut akan berdampak negatif pada perusahaan rokok di Jatim," ungkap Ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar di Surabaya, Kamis (19/9/2019) kemarin.

Sulami menambahkan keputusan pemerintah tersebut sangat memberatkan mengingat saat ini kondisi usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia masih mengalami tren negatif.

"Dengan naiknya cukai tersebut diperkirakan akan terjadi penurunan volume produksi sebesar 15 persen di tahun 2020," ungkapnya.

Bahkan, diterangkan Sulami akibat kenaikan cukai tembakau tersebut akan berdampak terganggunya ekonomi pasar pokok, penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun sampai 30 persen dan berdampak adanya rasionalisasi karyawan di pabrik.

"Kami juga yakin rokok ilegal yang dalam dua tahun ini sudah menurun akan kembali marak di Jatim," jelasnya. (Wahyu/bus)