Sabtu, 18 Januari 2020 | 16:58 WIB
DPRD Jatim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai Tembakau
Senin, 23 September 2019 | 18:17 WIB
DPRD Jatim Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai Tembakau - [ist]

Skalanews - Kesejahteraan petani tembakau di Jatim terancam. Pasalnya, pemerintah akan memaksakan kenaikan cukai tembakau sebesar 23 persen.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim Suwandi mengatakan belum tuntas akan rencana kenaikan iuran BPJS, kini pemerintah membuat kebijakan yang tak pro rakyat, yaitu menaikkan cukai tembakau sebesar 23 persen.

"Sangar prihatin sekali pemerintah tak berpihak pada masyarakat kecil," kata Suwandi saat ditemui di Surabaya, Senin (23/9).

Pria yang juga Wakil Ketua Pengurus Daerah Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (PDRTMM) SPSI Jatim ini mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan cukai tembakau sangat merugikan petani tembakau dan pengusaha rokok tradisional di Jatim.

"Pengalaman saya selama bergerak di dunia perburuhan selama dua puluh tahun, setiap ada kenaikan cukai tembakau pasti ada PHK massal," lanjutnya.

Selain buruh rokok, lanjut Suwandi, kenaikan juga berdampak pada konsumen rokok. "Cukai rokok naik tentunya nantinya harganya rokok juga naik," jelasnya.

Ditambahkan Suwandi, jika nantinya diperlukan kenaikan cukai, pihaknya berharap tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

"Jangan menggunakan alasan-alasan yang tak masuk akal misalnya mengganggu anak-anak atau jumlah perokok di Indonesia tinggi. Kami minta dikaji ulang dulu kalau menaikkan cukai," tandasnya.

Sekadar diketahui, kecewa terhadap keputusan pemerintah yang menaikkan cukai tembakau mencapai 23 persen dan HJE (Harga Jual Eceran) 35 persen yang sangat eksesif, membuat Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Surabaya dan Malang merasa keberatan atas keputusan pemerintah tersebut. (Wahyu/Bus)