Rabu, 26 Februari 2020 | 20:01 WIB
Banjir Ancam Jatim, Pemerintah Diminta Normalisasi Sungai Provinsi
Kamis, 30 Januari 2020 | 00:02 WIB
Musyafak Noer - [ist]

Skalanews - Anggota Komisi D DPRD Jatim Musyafak Noer berharap Pemprov Jatim melakukan tindakan untuk melakukan normalisasi seluruh sungai yang dikelola Pemprov ketika memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Termasuk juga melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk normalisasi sungai lokal di masing-masing daerah.

Politisi PPP ini menyebut musibah banjir bandang yang terjadi di Bondowoso pada Rabu (29/1/2020) membuat 205 kepala keluarga mengungsi.

"Pemerintah harus tanggap sekali. Lakukan normalisasi dan kami di legislatif siap melakukan pengawalan," ujar Ketua DPW PPP Jatim ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/1/2020) malam.

Musyafak menambahkan dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa sungai yang dikelola Pemprov, menemukan normalisasi di beberapa sungai masih belum maksimal. "Hal ini dikarenakan masalah dana. Oleh sebab itu, kami dorong Pemprov untuk bersinergi dengan pusat dan kabupaten/kota membicarakan masalah dana untuk normalisasi tersebut," jelasnya.

Bahkan, sambung Musyafak, Komisi D DPRD Jatim akan melakukan pemantauan terhadap sungai-sungai yang dikelola oleh provinsi. "Kami akan terus keliling untuk melihat langsung kondisi sungai yang dikelola Pemprov. Perlu tidaknya dilakukan normalisasi agar bisa menampung luapan air jika ada hujan dengan intensitas tinggi. Ini menyangkut nyawa warga Jatim yang daerahnya ada aliran sungai," tutupnya.

Banjir bandang menerjang Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso pada Rabu (29/1/2020) sore. Air bercampur lumpur dan benda-benda lain masuk ke permukiman warga. Akibatnya sebanyak 200 KK terpaksa diungsikan. (Wahyu/bus)