Senin, 15 Oktober 2018 | 17:34 WIB
Proyek Reklamasi
Anies Baswedan Hadapi Risiko Kecil dengan Bantuan Maha Besar
Rabu, 13 Juni 2018 | 08:16 WIB
Ustaz Bachtiar Nasir - [ist]

Skalanews - Pendiri AQL Islamic Center, Ustaz Bachtiar Nasir menyatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel pulau reklamasi tidak akan berisiko besar.

Meskipun kebijakan tersebut, sesuai jabatan dan peraturan di dalamnya. Namun tidak seluruhnya bisa diterima oleh oknum-oknum di pemerintahan pusat, yang tentu jabatannya lebih tinggi dari Anies.

"Apalagi jika di antara mereka adalah oknum-oknum komprador yang memegang jabatan, yang menjadi perantara asing dan aseng, untuk bisnis raksasa di pulau reklamasi itu," ujar Bachtiar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/6).

Selain itu, kata mantan Ketua Umum GNPF Ulama itu, langkah ini bukan saja Anies yang akan menanggung. Tetapi, partai-partai yang mendukung Anies, bisa-bisa kehilangan logistik.

Meski, dia tidak mengetahui persis, apakah partai-partai itu sudah merasakan risikonya setelah Pulau D benar-benar disegel.

"Sebab, sama-sama kita ketahui kebanyakan cara-cara berpikir instan para politisi atau oknum politisi ini ya, apa ya, mencari uang dari para pemodal-pemodal ini dengan cara terserah, halal atau haram, tapi ini cara yang paling instan untuk mendapatkan logistik politik," tuturnya.

Tetapi kata Bachtiar, risiko ini tidaklah sebanding dengan upaya Anies memenuhi janji kampanyenya. Yakni menolak Pulau Reklamasi, bila Anies tidak melakukan penyegelan tersebut tentu akan berakibat lebih fatal di hadapan rakyat.

"Karena berjanji di hadapan rakyat sebagai seorang pemimpin, sama halnya dengan orang yang sedang berjanji di hadapan Allah SWT untuk membela rakyatnya," jelasnya.

Sehingga bila Anies tidak melakukan langkah tersebut, kata Bachtiar, ia akan berhadapan dengan kekuatan yang Maha Besar.

"Nah di sini, saya kemudian melihat bahwa risiko yang dianggap besar rupanya hanyalah sebuah risiko kecil."

"Kekuatan cukong dan kekuatan oknum. Tentu, tidaklah lebih besar di hadapan kekuatan Allahu Akbar yang Maha Besar itu. Itu yang saya pikirkan ketika saya beritikaf dan hari ini saya ungkapkan," paparnya.

Kedua, tuturnya, belakangan, risiko besar yang dihadapi Anies, justru akan menjadi terlihat kecil dan kerdil.

Sebab, dalam memutuskan itu semua, Anies merujuk pada penegakan hukum (law enforcement), keadilan (justice), maupun kepastian hukum. Terlebih, ungkap Bachtiar, law enforcement di DKI memang sudah lama diimpi-impikan oleh rakyat.

"Dan ketika dua hal itu diterapkan dan rakyat melihat yang besar maupun yang kecil, rakyat-rakyat yang punya kekuasaan maupun yang sama sekali papa dan tidak punya kekuasaan melihat ini, Insya Allah itu akan memberikan semacam kekuatan tersendiri dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara," imbuh Bachtiar.

Maka, Bachtiar berharap, seluruh tantangan dan risiko yang dihadapi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, akan jauh lebih kecil jika dibandingkan tanggung jawabnya dengan Tuhan. Dia juga berharap, langkah Anies untuk menegakkan keadilan, selalu didukung rakyat Jakarta.

"Jadi, dari sini saya berkesimpulan, Anies sedang menghadapi risiko kecil jika yang dihadapi adalah aseng atau pebisnis raksasa dalam konteks keduniaan yang kerdil ini. Atau ancaman pemerintahan yang tidak sejalan, atau oknum pemerintahan yang tidak sejalan dengan kebijakan Anies," ungkapnya.

"Saya kira itu semua jadi kecil dan penegakan keadilan jauh lebih besar dan berhadapan dengan Tuhan tentu jauh lebih besar efek bahayanya, dan mudah-mudahan rakyat akan selalu bersama Anies. Selama Anies selalu menegakkan law enforcement dan rasa keadilan itu, wallahu a'lam bi shawab, semoga ini jadi hadiah lebaran buat bangsa Indonesia," kata Bachtiar menutup.

Pada Kamis (7/6) lalu, Anies menyegel 932 bangunan di Pulau D Reklamasi. Penyegelan itu dilakukan lantaran sederet bangunan tersebut dibangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam data yang diterima ada 932 bangunan di Pulau D yang juga disebut dengan Proyek Golf Island Pantai Indak Kapuk ini, terdiri dari 212 unit rumah kantor (rukan), 409 rumah tinggal, 311 unit rukan dan rumah tinggal yang belum selesai. Bertindak sebagai pengembang, adalah PT Kapuk Niaga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. (Bisma Rizal/bus)