Kamis, 21 Maret 2019 | 02:58 WIB
Jaksa Agung Diminta Batalkan Deponering Perkara BW
Sabtu, 13 Oktober 2018 | 00:05 WIB
Jaksa Agung Diminta Batalkan Deponering Perkara BW -

Skalanews - Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum menggeruduk gedung Kejaksaan Agung, Jumat (12/10).

Mereka menuntut agar Jaksa Agung HM Prasetyo mencabut dan membatalkan kembali keputusan deponeering yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2016, dalam perkara pidana atas nama tersangka Bambang Widjojanto (BW).

Koordinator LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum, Budi mengatakan keputusan deponeering diduga tidak melalui prosedur yang benar, sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016 yang pada intinya menyatakan putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kapolri.

"Keputusan deponeering Jaksa Agung RI tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri pada aspek mekanisme penyidikannya," katanya di depan Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan Bambang Widjojanto dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Januari 2015 telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Pada tanggal 25 Mei 2015, berkas perkara atas nama Bambang Wdjojanto dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dilakukan pelimpahan Tahap ke-II pada 18 September 2015 untuk siap disidangkan.

Akan tetapi, dituding Budi, atas desakan dan rekayasa yang dibangun oleh kawan-kawan tersangka yang tergabung dalam beberapa NGO, Jaksa Agung Republik Indonesia dengan dalih menggunakan hak prerogatif yang diberikan pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, memutuskan menerbitkan penetapan deponeering atas perkara tersebut.

"Apa yang diberikan Ketua MA, Ketua DPR dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung RI," sambungnya.

Disinggung soal faktor yang mendukung pertimbangan tuntutan pencabutan deponeering, Budi mengatakan, Bambang Widjajanto tidak memiliki kualifikasi secara yuridis dan moral untuk mendapatkan keistimewaan deponeering, setelah adanya temuan dugaan melakukan manipulasi pidana pajak dan TPPU selama menjalankan profesi sebagai pengacara senior Partner di Widjojanto, Sonhaji, & Assciates yang merugikan Negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum, sebagai pengacara dan pemilik law firm Widjojanto, Sonhaji,  & Assciates, Bambang Widjojanto pada tahun 2009-2010 diperkirakan berhasil meraih pendapatan sebesar Rp300 miliar, dengan asumi tanpa pandang bulu, tarif jasa yang harus dibayar kliennya minimal rata-rata sebesar Rp10 miliar, setelah tanda tangan surat kuasa.

Meskipun memiliki kekayaan ditaksir minimal sekitar Rp150 miliar, Bambang Widjojanto menjelang mengikuti pemilihan Ketua KPK melaporkan dan memberikan keterangan hanya memiliki harta sebesar Rp4,8 Miliar, berdasarkan data LHKPN tahun 2012.

Menurut Laporan ini dikualifisir sebagai Keterangan palsu sekaligus terindikasi Bambang Widjojanto melakukan dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU selama menjadi Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates, yang merugikan keuangan Negara puluhan miliar rupiah.

"Ia seorang hipokrit, berpura-pura hidup sederhana, dengan bergelantungan di kereta api Depok-Jakarta saban hari. Naik ojek mengajar di kampus Universitas Trisakti," cetusnya.

Karena itu, Budi meminta agar Jaksa Agung RI mencabut dan membatalkan kembali keputusan deponeering perkara atas nama tersangka Bambang Widjojanto.

"Sekaligus mengusut atas terjadinya dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU yang terjadi di tubuh Widjojanto, Sonhaji, & Associates," tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo yang dikonfirmasi soal permintaan pencabutan deponering BW, mengatakan pencabutan deponering harus ada pertimbangan untuk kepentingan umum.

"Akan kita lihat dulu ada enggak kepentingan umum yang mendasari untuk dibuka kembali," kata Prasetyo.(Frida Astuti/dbs)