Jumat, 18 Oktober 2019 | 10:43 WIB
551 Brimob Polda Lampung Turut Amankan Aksi Mahasiswa di Jakarta
Selasa, 24 September 2019 | 15:47 WIB
Brimob/ilustrasi - [ist]

Skalanews - Sebanyak 551 personel Brimob Polda Lampung dilaporkan telah berada di Jakarta untuk mengamankan aksi mahasiswa yang berlangsung di depan gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, Selasa (24/9).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, mengatakan personel Brimob tersebut diperbantukan untuk memperkuat pengamanan selama berlangsungnya gelombang aksi mahasiswa.

"Ada 551 personel dari Polda Lampung diperbantukan," kata Argo.

Sebanyak 551 personel Brimob Polda Lampung itu akan bergabung dengan 18.000 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Argo mengatakan Polda Metro Jaya juga telah menerima surat pemberitahuan aksi mahasiswa tersebut.

Para pengunjuk rasa adalah perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Aksi unjuk rasa itu digelar untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya juga menerjunkan 252 polisi lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Selain itu, area Gedung DPR dan MPR RI saat ini sudah ditutup menggunakan 'security barrier' atau kawat berduri di sisi kanan dan kiri untuk mencegah massa aksi masuk ke are tersebut.

Seperti diketahui, aksi demo hari ini merupakan aksi demo lanjutan "Aliansi Mahasiswa Indonesia Tuntut Tuntaskan Reformasi" berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, hingga Senin (23/9) malam.

Mahasiswa tersebut kan kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, guna menyampaikan aspirasi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).(ant/dbs)