Kamis, 21 November 2019 | 05:48 WIB
Menkum HAM Sepakat Aturan Tax Amnesty
Jumat, 9 Oktober 2015 | 15:18 WIB
Yasonna Hamonangan Laoly - [skalanews]

Skalanews - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly sepakat dengan aturan pengampunan pajak (tax amnesty) yang menjadi bagian dari RUU Pengampunan Nasional.

Yasonna menyebutkan, bahwa pengampunan pajak yang diusulkan DPR belum tentu berdampak buruk. Ia mengklaim, banyak negara yang sudah menerapkan pengampunan pajak berdampak positif pada perekonomian mereka.

"Ada positif, ada negatifnya. Kita timbang saja, yang mana lebih besar. Mudharatnya atau manfaatnya. Timbang saja, jangan langsung suudzon (berprasangka buruk)," ujar Yasonna di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (9/10).

Dirinya pun berpendapat, jika pengampunan pajak tak diberlakukan, maka uang warga negara Indonesia akan dinikmati oleh negara lain. Sementara, Indonesia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak menerima pajaknya.

"Karena ada pikiran teman-teman DPR melihat bahwa uang itu tidak dimasukkan ke negara kita. Yang menikmati siapa? Ya, negara lain. Padahal uang itu uang dari pengusaha kita di sini," kata Yasonna.

Tax amnesty merupakan pengampunan pajak dengan menghapus pajak terutang dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat mangkir dari pembayaran pajak. (Bisma Rizal/bus)