Rabu, 17 Oktober 2018 | 01:36 WIB
Pengurus DPP Partai Berkarya Tolak Pemecatannya
Senin, 24 Juli 2017 | 08:52 WIB
Partai Berkarya - [ist]

Skalanews - Pengurus  DPP Partai Berkarya, Nurul Candrasari menolak pemecatan sepihak atas dirinya yang dilakukan oleh Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang.

Pemecatan ini merupakan akibat dari Nurul yang melaporkan Badruddin ke Polda Metro Jaya atas pemalsuan SK pemecatan dirinya.

Dalam keterangan persnya, Minggu (23/7), Nurul menegaskan menolak keputusan pemecatan itu karena dinilai ilegal dan tidak sah.

"Dan jabatan Sekjen Badaruddin Andi Picunang telah direposisi oleh Tomy Soeharto, dari jabatan Sekretaris Jendral menjadi Ketua Harian. Sehingga surat pemecatan tertanggal 5 Juli 2017 terhadap saya ilegal dan tidak sah," tuturnya.

Untuk itu Nurul yang merupakan salah satu unsur Ketua di struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, mengaku masih berlaku sampai hari ini.

Sebab, pascarapimnas pun pengajuan pergantian struktur pengurus Partai Berkarya ditolak Menkumham dikarenakan keterlambatan dan melewati batas waktu pelaporan.

"Selanjutnya usaha rapimnas II pun pengajuan struktur kepengurusan Partai Berkarya belum disetujui oleh Menkumham dikarenakan Partai Berkarya masih memiliki konflik di internal partai," sebutnya.

Nurul juga menyebutkan, dirinya masuk sebagai pengurus sebagaimana akte notaris pembentukan partai. Dan akte tersebut sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham dalam bentuk SK.

Sehingga untuk pengangkatan maupun pemberhentian struktur partai tidak bisa hanya mengandalkan keputusan DPP saja.

"Itu nyata tidak benar, sehingga otomatis keputusan itu batal. Bahkan lebih tepat disebutkan jika keputusan itu ilegal," ujarnya.

Dijelaskan dia, salah satu contoh, ketika mengajukan permohonan nama-nama DPP akan berlaku pula apabila ada pemecatan atau mengundurkan diri seseorang dari partai politik maka harus diajukan melalui permohonan pemberhentian pengurus DPP ke Menkumham, namun masalah disetujui atau tidak itu hak dan wewenang Menkumham.

"Kan sudah ada tupoksinya, jadi jangan di luar batas. saya tegas menolak keputusan pemecatan secara sepihak itu karena tidak sah," pungkasnya.

Sementara itu, Badaruddin sendiri ketika dihubungi enggan berkomentar banyak. Ia hanya menyebutkan, bahwa ini adalah perilaku yang ingin merusak partai.

"Itu orang-orang yang mau merusak partai saja," tuturnya singkat. (Bisma Rizal/bus)