Minggu, 26 Januari 2020 | 21:02 WIB
Pemerintah Luncurkan Buku Pedoman Kebijakan Vokasi
Kamis, 21 Desember 2017 | 13:21 WIB
-

Skalanews - Pemerintah meluncurkan buku kebijakan pengembangan vokasi Indonesia 2017-2025 untuk memenuhi kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan industri dan sebagai persiapan tenaga kerja dalam menghadapi industri 4.0.

"Buku ini hasil diskusi panjang dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ada kesepakatan perlu perombakan di pendidikan vokasi kita terutama pendidikan kejuruan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peluncuran buku di Jakarta, Kamis (21/12).

Darmin mengatakan buku ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia secara optimal dan komprehensif untuk melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Dalam buku ini termuat rekomendasi kebijakan yang harus ditindaklanjuti dalam penyelesaian permasalahan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Rekomendasi tersebut antara lain adanya penyesuaian perubahan kurikulum agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pelatih agar sejalan dengan tujuan pendidikan vokasi.

Kemudian, adanya pembaharuan peralatan minimal yang harus dimiliki vokasi agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, pengelolaan "teaching factory" dan penyiapan platform untuk mempermudah akses informasi pasar kerja.

Darmin mengatakan selama ini pemerintah fokus untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu langkah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Melalui program prioritas ini, kurikulum pendidikan ditransformasikan agar dapat sesuai antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pendidikan vokasi ini, kata Darmin, dibutuhkan karena negara yang memiliki strategi dan fokus ekonomi yang jelas akan lebih berhasil mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik.

Kondisi tersebut, kata dia, akan berbanding terbalik dengan negara yang tidak memiliki fokus dan tujuan pembangunan.

Oleh karena itu, tambah Darmin, setiap negara perlu mencari sumber competitiveness (daya saing) untuk menciptakan keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

"Jika tidak dikembangkan maka negara tersebut mengandalkan risiko yang berpikir mau unggul di banyak bidang, namun kemudian tidak terjadi apapun," katanya.(ant/dbs)