Selasa, 12 November 2019 | 06:10 WIB
Menaker - Menag Sepakat Cegah PMI Nonprosedural Jalur Umrah
Sabtu, 30 Desember 2017 | 06:23 WIB
Lukman Hakim Saifuddin dan M. Hanif Dhakiri - [biro humas kemnaker]

Skalanews - Untuk mewujudkan migrasi yang aman, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui jalur ibadah umrah dan ziarah di ruang Tripartit, Kemnaker Jakarta, Jumat (29/12).

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Menaker M. Hanif Dhakiri dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam sambutannya, Menaker Hanif berharap dengan adanya nota kesepahaman Kemnaker dan Kemenag, angka PMI nonprosedural bisa terus ditekan dan manfaat migrasi terus ditingkatkan.

Menteri Hanif meyakini, sinergi dan kerjasama dalam rangka pencegahan PMI nonprosedural bisa lebih dioptimal di pusat maupun di daerah.

"(Nota kesepahaman, red) Ini juga menunjukkan negara hadir, pemerintah hadir, memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada para pekerja migran yang sudah berkontribusi besar terhadap ekonomi keluarga dan ekonomi nasional," ujar Menaker Hanif.



Menteri Hanif menambahkan pemerintah terus bekerja keras memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI agar migrasi orang ke luar negeri berjalan cepat, mudah, aman dan lebih bermanfaat. Karena itu, pihaknya terus menekan angka penempatan bersifat nonprosedural dengan membangun kerjasama semua pihak.

"Dengan proses migrasi yang aman, permasalahan PMI dapat ditangani secara lebih mudah karena sesuai prosedur dan lebih mudah untuk menelusurinya, " kata Menteri Hanif.

Menteri Hanif memberikan apresiasi tinggi kepada Menag dan jajarannya yang telah mampu menjalankan amanah untuk bisa bersama-sama menekan risiko yang muncul dari migrasi, termasuk risiko pekerja migran nonprosedural.

"Kita kerjasama dengan semua pihak. Tadi dengan Polri dan jajarannya untuk melakukan penindakan hukum terkait penempatan PMI nonprosedural dan bidang-bidang lain di sektor ketenagakerjaan," katanya.

Menaker berharap jajaran Kemnaker dan Kemenag bisa menindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dan mengimplementasikan di lapangan sehingga upaya pemerintah dan negara untuk menghadirkan diri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada PMI terus dioptimalkan.



Sementara Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan nota kesepahaman antara Kemenag dan Kemnaker memiliki makna strategis dalam menangani sejumlah PMI nonprosedural yang hingga saat ini menjadi persoalan bagi bangsa dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta jiwa.

Penandatangan nota kesepahaman lanjut Menag, juga merupakan bagian dari upaya terus menerus dalam upaya memberikan perlindungan kepada WNI khususnya mereka yang memperoleh hak pekerjaan. Namun dalam waktu bersama, mereka juga bisa melaksanakan haknya beribadah umrah.

"Perjalanan ibadah umrah belakangan ini terbukti menjadi salah satu pintu bagi WNI untuk mencari pekerjaan di Saudi Arabia tanpa melalui prosedur resmi," kata Menag Lukman.

Diakui Menag, pihaknya sering memperoleh informasi terkait jamaah umrah yang berangkat ke tanah suci dimana jumlah rombongan yang berangkat tidak sama dengan jumlah yang pulang ke tanah air.

"Selama ini Kemanag tidak terlalu masuk ke dalam persoalan terkait umrah karena pemerintah hanya fokus mengurus haji," katanya. (deddi bayu/bus)