Selasa, 11 Desember 2018 | 20:52 WIB
UU MD3 Berlaku, Polri Segera Keluarkan Perkap
Selasa, 20 Maret 2018 | 00:08 WIB
-

Skalanews - Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) diketahui telah diberlakukan.

Polri menyatakan akan membuat Peraturan Kapolri (Perkap) untuk merespon pemberlakuan UU MD3, meski kenyataanya UU tersebut tak ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

"Perkap itu Polri yang mengatur, nanti kami lihat materi subtansi dari UU itu apa, baru nanti kita buat penjabarannya," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Senin (19/3).

Meski demikian, Setyo tak merinci soal Perkap tersebut. Menurutnya Perkap tersebut masih dalam proses penyusunan. "Tentang kapan selesainya tunggu saja karena ada prosesnya," pungkasnya.

Diketahui, salah satu pasal yang dianggap kontroversi dalam UU tersebut adalah Pasal 73 ayat 4. Dalam Pasal ini diatur bahwa DPR berhak melakukan panggilan secara paksa melalui kepolisian kepada siapapun yang mangkir dalam memenuhi panggilan DPR sebanyak tiga kali. (Frida Astuti/bus)