Minggu, 8 Desember 2019 | 08:09 WIB
Angkutan Online Desak Revisi UU LLAJ, Ini Tanggapan Pakar
Kamis, 29 Maret 2018 | 12:26 WIB
Aksi Demonstrasi Ojek Online/ilustrasi - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Ribuan massa dari pengemudi ojek online kemarin (27/3) menggelar aksi demo di depan Istana Negara. Salah satu tuntutan mereka adalah adanya revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) Nomor 9 Tahun 2009.

Menurut Prof Markus Prio Gunarto selaku pakar hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), UU tersebut tak perlu direvisi. Pasalnya angkutan dalam jaringan (daring) memiliki beberapa keterkaitan dengan pihak dan kepentingan lain.

"Tapi harus ada peraturan yang diberlakukan untuk keamanan dan kenyamanan. Peraturannya bisa berupa dari Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, karena ini menyangkut masyarakat banyak," katanya kepada wartawan, Kamis (29/3).

Disebutnya ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya keinginan revisi UU LLAJ. Di antaranya polemik peraturan pelaksanaan UU LLAJ yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan IT sehingga memunculkan angkutan online yang kini banyak berkembang.

Sementara itu pakar transportasi dari Universitas Sumatera Utara, Surbakti  menambahkan bahwa inti dari transportasi adalah memindahkan orang atau barang bukan memindahkan kendaraan.

Sehingga pemerintah harusnya memaksimalkan angkutan massal bukan malah menambah baru transportasi publik.

"Seperti saat ini angkutan daring yang malah menambah volume kendaraan di jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang kian parah," sambungnya.(Frida Astuti/dbs)