Selasa, 23 Oktober 2018 | 23:02 WIB
Peraturan Tarif PPh Final UMKM Segera Terbit
Kamis, 17 Mei 2018 | 00:05 WIB
-

Skalanews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM yang menurunkan tarif menjadi sebesar 0,5 persen, dari sebelumnya 1 persen, akan segera terbit.

"Pajak untuk PPh UMKM itu sedang diproses terakhir. Kita berharap minggu ini selesai, minggu depan diumumkan," kata Darmin di Jakarta, Rabu (16/5).

Darmin menambahkan setelah peraturan mengenai PPh final UMKM terbit, maka pemerintah akan mengeluarkan peraturan lainnya mengenai insentif perpajakan yaitu mini "tax holiday" dan "tax allowance" guna melengkapi kebijakan kemudahan pajak yang diberikan untuk mendorong investasi.

"Pemberian tax allowance ini lebih luas, dari jumlah industri maupun kegiatan, karena bisa tiga kali lipat lebih banyak dari yang mendapatkan tax holiday," katanya.

Menurut rencana, peraturan terkait PPh final UMKM maupun "tax allowance" akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan terkait mini "tax holiday" akan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

"Kalau dia diturunkan dari UU pajak, dia akan PP seperti PPh UMKM, tapi kalau diturunkan dari UU penanaman modal, keluarnya PMK," kata Darmin.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis membenarkan adanya kemungkinan pemberian mini "tax holiday" bagi investasi yang berada pada kisaran Rp100 miliar-Rp500 miliar.

Pemberian insentif ini untuk mendukung "tax holiday" yang sudah diberikan pemerintah bagi investasi diatas Rp500 miliar serta 17 bidang usaha industri pionir.

Azhar menjelaskan skema pemberian mini "tax holiday" ini berupa pengurangan PPh badan sebesar 50 persen selama lima tahun.

Insentif ini berbeda dengan "tax holiday" yang memberikan pengurangan PPh badan sebesar 100 persen untuk lima hingga 20 tahun tergantung besaran komitmen investasi.

Ia juga memastikan insentif mini "tax holiday" berbeda dengan "tax allowance" yang memiliki bidang usaha lebih banyak dengan skema lebih beragam.

"Jadi mini 'tax holiday' berbeda dengan 'tax allowance'. Pemberian mini 'tax holiday' ini masih dibahas," kata Azhar.(ant/dbs)