Rabu, 17 Oktober 2018 | 02:15 WIB
Ini Dasar Hukum Kominfo Pasang Iklan 2 Musim 65 Bendungan
Jumat, 14 September 2018 | 18:47 WIB
-

Skalanews - Plh Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu menjelaskan ada tiga dasar hukum yang menjadi landasan pihaknya memasang iklan 2 musim 65 bendungan di Bioskop XXI.

Pertama Undang-undang (UU) nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kemudian Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Kominfo, dan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun  2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Untuk Perpres 54 tahun 2015, dalam Pasal 2, Kementerian yang dipimpin Rudi Antara itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Lalu pada Pasal 3 huruf a dan b disebutkan, Kominfo diwajibkan merumuskan dan melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Namun dalam Inpres nomor 9 tahun  2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik syarat membuat iklan layanan masyarakat harus memenuhi kriteria tertentu antara lain: Menimbulkan respon positif masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.

Ferdinandus pun menegaskan, bahwa iklan itu sudah memenuhi dua hal instruksi tersebut. Iklan pembangunan bendungan itu tidaklah untuk kepentingan Presiden Jokowi yang menjadi calon petahana dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Jelas tidaklah Mas mana ada bendungan demi kepentingan presiden bendungan jelas dibangun untuk kepentingan rakyat banyak," ungkapnya saat dihubungi Skalanews, Jumat (14/9).

Kemudian soal munculnya polemik pro dan kontra atas iklan tersebut, Ferdin menyebutkan, pihaknya berharap itu adalah bentuk dari respon positif dari iklan tersebut.

Sebagaimana ketentuan Inpres yang keluar pada 25 Juni 2015 tersebut. "Kami berharap demikian," jelasnya.(Bisma Rizal/dbs)